TIMIKA, pojokpapua.id – Distrik dan kampung telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum dibahas dalam Musrenbang kabupaten, usulan dari distrik terlebih dahulu dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar selama dua hari, Kamis-Jumat (30-31/3/2023) di Hotel Serayu Timika.
Lewat forum tersebut, distrik dan OPD teknis langsung bertemu membahas dan langsung menginput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan yang merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 itu dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman Karupukaro. Turut hadir Forkopimda dan pimpinan OPD.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais mengatakan Forum Perangkat Daerah merupakan bahagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja atau renja perangkat daerah dan bermuara pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD.
Untuk itu OPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023 harus mempertimbangkan dan sejalan dengan arah pembangunan serta fokus sasaran pembangunan tahun anggran 2023 yang diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan guna mendorong dan mewujudkan implementasi inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi menekankan kepada seluruh OPD agar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) memprioritaskan pada program yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Tahun ini mulai pandu supaya Renja akan diberi tanda mana yang SPM, mana yang bukan. Karena anggaran kita besar tapi kenapa SPM tidak tercapai, kenapa tingkat kemiskinan masih tinggi,” katanya.
Seperti Tahun 2023, Pemkab Mimika mulai mengarahkan pembangunan ke wilayah pinggiran, pesisir dan pedalaman maka di Tahun 2024 mendatang juga demikian meskipun daerah dimana jumlah penduduk terpusat juga tetap menjadi fokus.
Yohana Paliling menyebut total pagu dana yang dialokasikan untuk distrik pinggiran, pesisir dan pedalaman di Tahun 2023 ini mencapai Rp 556 miliar. Terdiri dari 235 kegiatan. Itu mengalami peningkatan sebesar 47 persen dari tahun sebelumnya. “Jadi saat kami damping distrik melakukan Musrenbang, kami sampaikan bahwa memang belum dibangun tapi sudah dimasukkan dalam program tahun ini, yang belum kita usulkan tahun depan,” terangnya.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
