TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Rabu (6/4/2022). Salah satu wilayah yang dimekarkan adalah Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Mimika.
Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan, yang harus dibicarakan dan bersifat penting saat ini adalah terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dimana dana otsus sekarang telah ditarik kembali ke pusat. Menurutnya, dengan ditarik kembali kepusat, artinya dana tersebut sudah tidak ada lagi di Papua.
“Dana itu sudah tidak ada di Papua. Prosesnya sama dengan dana DAK. Jadi percuma juga kalau kita mau bangun dan bicarakan pembangunan di Papua. Kalau dana itu sudah ditarik ke pusat berarti dana otsus untuk Papua tidak ada,” ujarnya.
Menurut Bupati dana Otsus sekarang prosesnya sudah sama dengan DAK sehingga yang berjuang untuk menenuhi kebutuhan masyarakat adalah dinas-dinas terkait yang mengusulkan program.
“Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kemarin kan sudah lepas, jadi tadinya dana otsus ini sudah dilepas tapi mereka (pusat) tarik kembali lagi berarti di Papua tidak ada dana otsus,” ungkapnya.
Bupati mengungkapkan sejak 20 tahun lalu dana otsus itu dikatakan menjadi dana khusus karena dana itu ada di Papua, tapi sekarang semua sudah di tarik, berarti sudah tidak ada istilah dana khusus lagi.
“Ibu kota provinsi kan disini. Harus full kalau kasih ke kita, pemekaran, kemudian dana otsus harusnya kita yang kelola, tidak bisa lepas kepala baru masih pegang ekor. Tidak boleh mencurigai Papua kalau mau bangun Papua,” kata Bupati.
Menurutnya dana otonomi khusus seharusnya adalah uangnya bukan program. Sehingga ia berharap agar pemerintah pusat bisa kembalikan makanisme pengelolaan dana Otsus ke Provinsi.
“Pemerintah harus kembalikan Otsus ke Provinsi itu baru kita puas, Kalau dikelola seperti dulu malah lebih bagus,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Mimika Jadi Ibu Kota, Bupati Omaleng Minta Pengelolaan Dana Otsus Dikembalikan ke Provinsi
