TIMIKA, pojokpapua.id – Harga pakan ternak yang mahal dan sulit dijangkau oleh peternak di Timika. Menyikapi hal itu Komisi B DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapatan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
Dalam rapat yang digelar Jumat (10/3/2023) di ruang serbaguna DPRD Mimika itu, Ketua Komisi B, M Nurman S Karupukaro mendorong Distanbun untuk mengembangkan komoditi yang menjadi bahan baku pakan ternak salah satunya jagung. Sehingga dengan ketersediaan bahan baku, bisa menekan harga pakan ternak.
Kepala Disnak dan Keswan, drh Sabelina Fitriani mengungkapkan salah satu penyebab mahalnya pakan ternak adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Itu berdampak secara nasional, tidak hanya di Timika. “Harga pakan ternak mahal, iya kita akui, tapi di semua ya, bukan di sini saja,” ujarnya.
Untuk menekan harga pakan menurut Sabelina, bisa dilakukan dengan cara subsidi dari pemerintah atau bantuan bahan pakan ternak. Hanya saja, anggaran Dinas Peternakan cukup terbatas sehingga belum bisa memberikan subsidi.
Hal lain yang juga menjadi pembahasan dalam RDP adalah keberadaan kandang ternak di dalam Kota Timika. Dikatakan Sabelina, relokasi tidak mudah karena peternak harus mempunyai lahan lain. Sehingga dinas menyarankan ke peternak untuk menjaga kebersihan dan menata pembuangan limbah agar tidak menganggu lingkungan sekitar.
Disnak akan melakukan sosialisasi tahun ini dan kandang yang tidak memiliki pembuangan akan dibantu pembangunan pembuangan limbah kotoran ternak. Ada juga bantuan bahan kimiawi yang akan diberikan kepada peternak untuk mengurangi bau dari limbah kotoran ternak.
“Tahun ini kita sosialisasi, dan menyarankan untuk relokasi kandang babi, namun ini tidak mudah karena harus ada instansi lain yang membantu, dan peternak juga harus punya lahan lain,”jelas Sabelina.
Sementara itu, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Alice Wanma menyebutkan harga pakan ternak dari petani berupa jagung dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Namun peternak menginginkan harga yang murah Rp 4000-5000. Harga itu tidak diterima petani karena modalnya cukup besar.
Untuk mencari solusi maka dua OPD ini akan berkolaborasi dalam menjalankan program. Pemerintah juga berupaya mencari solusi harga agar tidak merugikan petani dan tidak memberatkan peternak. “Kita cari solusi untuk harganya murah, ambil tengah-tengah, paling nanti Rp 6500, supaya tidak merugikan,”jelas Alice.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
