TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Nduga meminta penegak hukum mengusut tuntas dan terbuka penyelesaian kasus pembunuhan empat orang warga Nduga yang terjadi di Mimika. Pernyataan ini disampaikan Bupati Nduga, Namia Gwijangge saat mengggelar jumpa pers di Hotel Cartenz Timika, Kamis (1/9/2022).
Bupati Namia meminta agar para pelaku pembunuhan dihukum dengan seberat-beratnya karena melakukan pembunuhan berencana dan tidak berprikemanusiaan. “Saya minta kepada Kapolres Mimika, Kapolda Papua, Panglima TNI, Pangdam dan Dandim apabila ada yang terlibat diproses hukum berlaku kalau boleh dihukum mati karena pembunuhan dengan mutilasi pembunuhan berencana, sistematis,” jelasnya.
Lanjutnya, pembunuhan yang disertai mutilasi kemudian jasad korban dibuang di beberapa tempat menurutnya sangat tidak manusiawi. Sehingga ia meminta agar proses hukum bagi pelaku dilakukan secara terbuka. Pemkab Nduga akan terus memantau dan mendampingi keluarga hingga proses hukum tuntas.
“Saya harap kejadian ini tidak terjadi lagi kepada warga saya. Ini berulang lagi terjadi, yang lain pembunuhan biasa, namun kali ini pembunuhan yang terlalu kuat biasa dan diharapkan tidak terjadi lagi kepada warga kami di sini,” jelasnya.
Saat ini jenazah korban masih menjalani autopsi dan pengambilan DNA keluarga. Setelah tuntas maka akan dilakukan pemakaman namun belum dipastikan apakah dielukan di Timika atau diberangkatkan ke Nduga.
Bupati Namia mendukung ketegasan Panglima TNI untuk mengusut kasus ini dan berharap Panglima bisa berkomitmen.
Kasus ini dinilai sangat rawan. Untuk mencegah terjadinya konflik yang melebar maka Bupati dan jajarannya datang langsung ke Timika memantau proses pencarian. “Ini kasus kriminal murni, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat suku Nduga yang tinggal di sini di Nduga juga tidak boleh membuat provokasi, isu dan mengambil tindakan lain yang merugikan kita semua. Kita sepenuhnya serahkan pada proses hukum. Saya minta kepada masyarakat sambil menunggu, tetap lakukan aktivitas sampai menunggu proses hukum yang sedang berjalan,” paparnya.
Angggota Komisi V DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan Presiden dan Panglima TNI sudah memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas. “Kami sambut baik karena niat untuk menyelesaikan kasus secara hukum. Ketika keluarga mempercayakan penyelesaian kasus secara hukum, maka pihak berwajib harus konsisten untuk selesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Selain itu, dari kasus ini telah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menebar isu provokatif. Padahal warga Nduga sama sekali tidak berniat melakukan pembalasan.
Senada dengan hal itu, Laurensius Kadepa Anggota Komisi 1 DPRP juga mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dipertontonkan oleh oknum maupun secara institusi. Ia sangat menghargai sikap keluarga korban yang memilih penyelesaian kasus ini lewat hukum. Maka, hal ini dikembalikan ke institusi hukum. Ini jadi tantangan berat Panglima TNI menjawab ketegasan penyelesaian kasus.
Dari kasus ini, DPRP, keluarga dan semua pihak menginginkan Pansus, untuk mengawal proses ini sama-sama. Rekomendasi ini akan mengarah ke Komnas HAM untuk mengusut kasus ini.
Hal yang sama diungkapkan Las Nirigi Anggota Komisi 1 DPRP. Masyarakat yang ada di Papua kata Las, harus mendukung penyelesaian kasus pembunuhan ini. Penyelesaian kasus ini harus benar-benar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku agar masyarakat tetap mempercayai adanya aparat keamanan.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
