TIMIKA | Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengadakan rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika.
Rapat yang berlangsung secara tertutup digelar di Ball Room Hotel Horison Diana Timika, Selasa (28/2/2023).
Hadir dalam rapat tersebut Pj Sekda Kabupaten Mimika Petrus Yumte, dan kepala OPD dilingkup Pemkab Mimika.
Hadir pula pejabat TNI-Polri dan perwakilan PT.Freeport Indonesia.
Usai rapat, kepada wartawan, Pj Gubernur Papua Ribka Haluk, menjelaskan Rakor tersebut membahas mengenai permasalahan pemerintahan, keamanan, agenda persiapan pemilu dan inflasi daerah.
Mengenai masalah pemerintahan di Kabupaten Mimika, Ribka mengatakan, dirinya telah meminta kepada Pj Sekda Mimika untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang berjalan.
Baik itu dari sisi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2023, serta meningkatkan pengawasan internal pemerintahan.
“Artinya pelaksanaan semua program pemerintahan yang ada di Mimika,” ujarnya.
Ribka berharap kepada Pj Sekda Mimika dapat mengendalikan situasi pemeritahan disaat Bupati dan Wakil Bupati sedang berhadapan dengan kasus hukum.
Sebab, status hukum yang dihadapi Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh mempengaruhi kinerja pemerintahan.
“Dengan kondisi kita hari ini pak Bupati dan pak Wakil harus berhadapan dengan hukum, ibu sampaikan ke pak Sekda tetap kendalikan situasi pemerintahan,” ungkapnya.
“Terkait dengan beliau berdua (Bupati dan Wabub) saya pikir ranahnya lain, tetapi tetap harus pemerintahan berjalan seperti biasa dan lebih ditingkatkan kedepan harus lebih baik,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Bupati dan Wabup Mimika Tersandung Hukum, Pj Gubernur Minta Sekda Awasi Pemerintahan
