MAPPI – Sebagai tahapan penyusunan program Tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, SSTP MSi pada Senin (18/7/2022) di Gor Kepi didampingi Wakila Ketua II DPRD Mappi dan Kepala Bappeda.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Pj Bupati Mappi menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya Musrenbang dilaksanakan awal tahun setelah Musrenbang distrik. Tapi demi pembangunan di Mappi, maka tahapan perencanaan harus dilakukan untuk mendengar usulan program dari tingkat kampung dan distrik.
Usulan tersebut kata dia, menjadi acuan dan pedoman untuk melaksanakan program prioritas yang dapat dilaksanakan Tahun 2023 dengan melakukan sinkronisasi kebutuhan OPD, lintas sektor dan melihat kembali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat berdasarkan pokok pikiran DPRD yang ditampung melalui reses, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung.
Pj Bupati menegaskan kepada OPD untuk membuat inovasi program dan lebih selektif dalam mengusulkan program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat dan melihat persoalan yang terjadi di depan mata, seperti jalan lingkungan, penerangan jalan dan lainnya. “Saya akan lihat sendiri setiap usulan dari OPD, saya akan lakukan perubahan lewat kebijakan,” tegasnya.
Mengingat banyaknya usulan dari kampung dan distrik maka Pj Bupati Mappi menekankan beberapa hal. Diantaranya, usulan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat dipertimbangkan menjadi kebutuhan prioritas.
Usulan prioritas juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta selaras dengan tema pembangunan yaitu Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan penciptaan inklusivitas yang berkelanjutan dengan dukungan peningkatan rasa aman dan efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan, OPD diminta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
Pj Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan arahan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung terbentuknya sistem birokrasi pemerintah Provinsi Papua Selatan dan sejalan dengan program nasional.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
