TIMIKA – Anggota DPRD Mimika, Amandus Gwijangge melaksanakan agenda reses II masa sidang III di Dapil VI yakni di dua distrik yakni Distrik Mimika Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh, Kamis (20/10/2022).
Kunjungan Amandus ke Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh merupakan yang ketiga kalinya. Sementara ke Kampung Keakwa, Distrik Mimika Tengah adalah kunjungan perdana. Reses dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ia memanfaatkan reses untuk menemui konstituennya di Daerah Pemilihan VI yang berada di wilayah pesisir Mimika.
Dari reses yang digelar, ia menerima banyak usulan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan Kepala Kampung Keakwa, Wirolaurens Potereyauw. Kepala kampung menyoroti proyek dari OPD tanpa koordinasi dengan pemerintah kampung.
Hampir sama dengan kampung lain, Ketua Bamuskam Keakwa, Agustinus Waukateyau meminta pembangunan rumah layak huni. Pasalnya banyak rumah warga yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Agustinus meminta dukungan fasilitas olahraga di kampung, pengadaan kendaraan laut.
Ketua Dewan Adat, Yoakim Amareyau mengungkapkan, hasil panen berupa kelapa dari masyarakat hanya dihargai Rp 1000 per buah. Padahal di kota dijual Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. Begitu pula dengan hasil laut seperti kepiting yang dihargai sangat rendah.
Dalam kesempatan ini juga usulan datang dari Martinus Waukateyau. Ia mengatakan persoalan yang terjadi di Gedung Gereja Santo Bonafantura yang dibangun namun di dalam gedung sudah retak. Ia juga mengusulkan pengadaan alat musik keyboard bagi pemuda dan rehab balai kampung serta memperbaiki sarana perumahan guru SD YPPK Keakwa.
Dari bidang pendidikan, Kepala SD YPPK Keakwa, Natalis Pikai mengeluhkan fasilitas yang minim seperti rumah guru. Satu rumah dihuni tiga orang guru. Kemudian, penampungan air bersih bagi masyarakat karena di kampung masih sangat terbatas. Sementara masyarakat hanya mengandalkan air hujan. Kelanjutan pemekaran kampung juga dipertanyakan oleh salah seorang warga.
Sementara Kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia hanya ingin agar kampung segera dialiri listrik.
Menjawab usulan dari masyarakat, Amandus membenarkan jika proyek fisik yang akan dilaksanakan di kampung wajib berkoordinasi dengan pihak kampung. Ia pun akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah dalam hal ini OPD selaku pelaksana kegiatan.
Amandus menegaskan, bahwa sesuai tupoksinya DPRD melakukan pengawasan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Terkait keluhan rendahnya harga komoditi kelapa dan hasil laut akan disampaikan ke dinas terkait agar pengepul tidak melakukan permainan harga. “Dinas harus menstabilkan harga jual agar masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya.
Soal pembangunan rumah layak huni, pada reses pertama dari koordinasi dengan dinas terkait, pemerintah akan bantu namun tidak sesuai dengan permintaan masyarakat karena anggaran yang terbatas dan pembagian ke beberapa kampung lainnya. Pembangunan rumah layak huni ini dibangun secara bertahap. “Jadi tidak bisa dibangun sekaligus dalam satu tahun, dalam Pokir saya juga sudah minta bangun rumah 5 atau 10 unit rumah di sini, mohon doanya semoga dibangun,” ungkapnya.
Amandus juga mengatakan persoalan yang sama di kampung-kampung yakni penerangan dan air bersih. Seringkali pemerintah sudah memasang tiang listrik dan kabel, namun belum dioperasikan karena tidak ada pembangkit. Untuk hal ini, ia akan koordinasi lagi dengan dinas teknis dan pihak terkait agar kampung-kampung yang sudah ada tiang listriknya bisa segera dialiri listrik.
Dalam agenda reses di dua kampung ini, Amandus membagikan sembako dan uang tunai yang ia harapkan bisa berguna untuk masyarakat.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
