TIMIKA – Sempat tertunda, agenda rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika atau andangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2021 akhirnya terlaksana.
Tujuh fraksi mulai Fraksi Golkar, Nasdem, PDI-P, Gerindra, PKB, Perindo dan Demokrat, masing-masing memberikan catatan dan rekomendasi atas PP-APBD 2021. Selain memberikan catatan dan rekomendasi, fraksi-fraksi berharap pemerintah dalam membuat struktur anggaran dapat mengacu pada capaian realisasi tahun lalu sehingga realistis.
Walaupun memberikan catatan, namun apresiasi tetap diberikan kepada pemerintah karena telah mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Juga, apresiasi diberikan karena pemerintah telah berhasil merealiasikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,3 persen dari target APBD Rp 4.451.012. 431.
Dalam pandangan fraksi pertama yang disampaikan Fraksi Golkar oleh Rizal Pata’dan, mereka mengharap program juga harus bersentuhan dengan masyarakat.
Apresiasi yang sama juga diberikan Fraksi Nasdem yang dibacakan Herman Gafur. Ada juga beberapa catatan yakni mencermati gambaran umum penggunaan APBD 2021, Fraksi Nasdem meminta penjelasan atas tidak maksimalnya serapan anggaran Rp 887 miliar sehingga mengalami surplus, penggunaan silpa APBD 319 milyar, terjadinya kesalahan penyelenggaran barang dan jasa, serta belanja modal, temuan audit BPK pada 9 OPD yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah Rp 114 miliar, realisasi DD sebesar Rp 354.648.518.00 atau 99,95 persen dari total anggaran, pengelolan aset tetap yang belum tertib administrasi, pengelolaan aset tetap dan bergerak yang masih dikuasai pihak ke tiga, gagalnya Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, keterlambatan lelang yang tidak tepat waktu, program penyelesaian tapal batas dengan kabupaten tetangga yang sampai saat ini belum selesai.
Fraksi ketiga yakni Fraksi PDI P oleh Yulian Solossa, menyoroti Dinas Pendidikan sehingga menyebutkan realisasi indeks pendidikan 101,32 persen dengan faktor pendukung capaian kinerja adalah meningkatkan harapan sekolah, hal ini tidak sesuai dengan data BPS Mimika dalam hal kesejahteraan, karena 65,49 persen penduduk tidak melanjutkan sekolah. Fraksi PDIP melihat anggaran yang besar dikelola Dinas Pendidikan.
Sorotan juga diberikan ke Dinas Kesehatan dengan cakupan alat kesehatan mencapai 109 persen, namun dari kunjungan fraksi ke pesisir, masih banyak alat kesehatan yang kosong, selain itu disoroti soal keluhan tenaga kesehatan soal tupoksi mereka. Ada pula temuan di Kampung Tapermai dan Aindua masih ada penyakit kusta namun terkesan tidak terekspos. Juga belum adanya fasilitas transportasi yang memadai baik di pesisir, layanan kesehatan masyarakat yang hendak dirujuk menggunakan transportasi milik masyarakat. Masih ada juga penanganan masalah malaria dan ISPA yang belum serius serta tidak adanya kesamaan insentif tenaga kesehatan berdasarkan wilayah kerja.
Untuk capaian kinerja RSUD, Fraksi PDIP menyebut pelayanan bagi pasien yakni makanan harus diperhatikan karena makanan masih mengambil dari pihak ke tiga. Sorotan lain pun ditujukan pada Disnakertrans, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, BPKAD, BKPSDM.
Dari Fraksi Gerindra, M Nurman S Karupukaro memberi masukan kepada beberapa OPD yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Aset dan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
Tiga fraksi terakhir yakni Fraksi PKB, Fraksi Perindo dan Fraksi Demokrat, mereka sama-sama menyoroti belum maksimalnya program kerja yang dilaksanakan oleh setiap OPD. Tiga fraksi berharap program kerja dari OPD-OPD ini bisa lebih fokus untuk masyarakat dengan alokasi anggaran triliunan setiap tahunya. Setelah paripurna pandangan umum fraksi-fraksi, akan dilanjutkan dengan paripurna jawaban pemerintah.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
