TIMIKA, pojokpapua.id – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Mimika menerima dengan memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika terhadap pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022. Meski memberi catatan, DPRD tetap menerima ditandai penandatanganan dokumen Surat Keputusan (SK) terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2022 dan penandatanganan SK DPRD Kabupaten Mimika tentang Ranperda PP-APBD Tahun 2022.
Pandangan tujuh fraksi yakni Fraksi Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, Perindo dan Demokrat disampaikan dalam rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun 2022 dan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun anggaran 2022, Jumat (28/7/2023) di ruang rapat paripurna.
Ketua DPRD Anton Bukaleng mengatakan tujuan LKPJ untuk memberikan gambaran keberhasilan program kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun setelah dilakukan pembahasan secara internal oleh DPRD sebagai implementasi pelaksanaan fungsi dan evaluasi.
Maka, kata Anton disampaikan secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Mimika Tahun 2022 telah menyajikan data dan informasi yang layak dan substansial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan catatan rekomendasi terhadap LKPJ bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memberikan apresiasi terhadap prestasi atas keberhasilan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. DPRD bisa memaklumi jika ada capaian yang belum maksimal. “Untuk itu diharapkan kepada Pemda untuk memperhatikan catatan DPRD untuk menjadi acuan dan perencanaan program tahun mendatang,” jelasnya.
Dengan telah disampaikan gambaran secara umum mengenai pencapaian belanja dan pembiayaan serta posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022 maka realisasi anggaran Kabupaten Mimika terjadi selisih realisasi pendapatan daerah, belanja maupun pembiayaan daerah selama satu tahun yang mengakibatkan pembiayaan anggaran SILPA yang dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya.
Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito
mengatakan selama empat tahun, baik eksekutif dan legislatif diingatkan untuk tetap melihat visi dan misi bupati. Sampai dengan masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati, visi misi ini harus tetap masih menjadi pegangan untuk menjalankan program kerja.
Dengan sisa waktu sampai berakhirnya bupati dan wakil bupati di Tahun 2024, Velentinus mengajak semua pihak menata dengan baik apa yang perlu diperbaiki. “Saya coba mengingatkan di visi misi bupati wakil bupati sampai dengan akhir masa jabatan ini menjadi pegangan kita keseluruhan,” jelasnya.
Beberapa program yang masih menjadi perhatian seperti air bersih, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Adapun catatan-catatan dari 7 fraksi ini tambahnya dicatat semua dan akan menjadi perhatian pemerintah.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
