TIMIKA, pojokpapua.id – Setelah mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, tujuh fraksi yang ada di DPRD memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan.
Tujuh fraksi di DPRD Mimika yakni Fraksi Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, Perindo dan Demokrat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun 2022, Kamis (27/7/2023) di ruang rapat paripurna.
Selain catatan dan pertanyaan, tujuh fraksi memberi apresiasi atas keberhasilan Pemda Mimika yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Fraksi Golkar dalam pandangannya memberi apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 115 persen. Mariunus Tandiseno selaku Ketua Fraksi Golkar menyatakan itu prestasi luar biasa tapi tidak sejalan dengan serapan sehingga Tahun Anggaran 2022 menyisakan SILPA sebesar Rp 1,2 triliun.
Fraksi PKB, Miller Kogoya mengungkapkan jika Pemda perlu evaluasi demi perbaikan dan peningkatan proses pelayanan yang berkesinambungan dan dampak dari pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Harapan kami nantinya betul-betul akan berdampak langsung bagi masyarakat bukan hanya sekedar mencapai target keberhasilan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sehingga Kabupaten Mimika selalu menjadi tradisi untuk mendapatkan WTP,” ungkapnya.
Fraksi Perindo, Leonardus Kocu meminta penjelasan pemerintah apa saja yang mendorong sehingga memperhambat realisasi anggaran yang begitu besar. “Ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tahu juga dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita sehingga mendorong kita untuk memperbaiki kehidupan itu,” ungkap Kocu.
Pada pandangan umum Fraksi Gerindra, M Nurman S Karupukaro meminta untuk terus di tingkatkan dalam hal penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, serta pertanggung jawaban yang betul-betul di lakukan sesuai dengan asas prinsip, efesiensi, akuntabel dan transparansi.
WTP sebutnya bukan berarti tidak ada masalah dalam sejumlah kegiatan. Ia mencontohkan masih ditemukannya penggunaan anggaran yang tidak pro rakyat seperti pada Dinas Perumahan dan Pemukiman karena minimnya pengusulan perumahan sehat untuk masyarakat yang berada dikampung-kampung baik di pegunungan dan pesisir pantai.
Pada Dinas Pendidikan masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan perhatian baik sarana dan prasarana serta pengajar dalam hal ini guru-guru yang masih banyakberkeliaran di kota khususnya ASN.
Pada Dinas PUPR, Fraksi Gerindra masih melihat proyek multiyear yang saat ini berjalan masih terjadi banyak masalah dalam hal ganti rugi lahan yang di pergunakan untuk badan jalan maupun drainase yang belum di bayarkan seperti bundaran PT Petrosea dan jalan menuju ke Mayon.
Dinas Perhubungan diminta penjelasan hutang piutang PT Asian One Air sebesar Rp 21 miliar yang sudah mendapatkan perintah bayar oleh BPK RI perwakilan Papua. Juga meminta penjelasan secara detail dan menyeluruh
terkait penggunaan dana Otsus yang di gunakan dalam APBD tahun anggaran 2022.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
