TIMIKA | Kabupaten Nabire disahkan menjadi Ibu Kota Provinsi Papua tengah pada 30 Juni 2022 oleh Komisi II DPR RI di Jakarta.
Pengesahan ini sekaligus membatalkan opini di kalangan masyarakat bahwa Kota Timika di Kabupaten Mimika menjadi calon kuat Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, yang didalamnya tergabung Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani Jaya.
Pasca penetapan Nabire menjadi ibu kota, muncul isu Freeport Indonesia berada dibalik gagalnya Timika menjadi Ibu Kota Papua Tengah.
Tokoh Kamoro, Dominggus Mitoro mengatakan soal Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus adalah murni dari pusat sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi diubah.
Ia mengatakan adanya DOB dan Otsus bukan dipengaruhi oleh Freeport.
“Freeport tidak ada urusan dengan DOB dan Otsus, Freeport hanya fokus membantu masyarakat agar bisa memberdayakan ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” kata Dominggus kepada Seputarpapua.com, Selasa (5/7/2022).
Menurutnya Freeport tentu akan setuju jika pemerintah bantu masyarakat sehingga tidak memiliki intervensi terkait DOB atau Otsus.
“Saya tau mereka tidak punya intervensi didalam itu. Justru Freeport akan setuju kebijakan Pemerintah karena membantu masyarakat bagaimana masyarakat bisa berkembang dalam bidang apa saja, seperti pemerataan ekonomi, jadi tentu Freeport akan senang karena bersama-sama memberdayakan masyarakat,” katanya.
Jika ada yang memiliki pemikiran kemudian berbicara terkait Freeport dengan DOB, menurutnya oknum tersebut mungkin memiliki kepentingan agar bisa dikenal oleh pemerintah pusat.
“Jadi saya tau betul Freeport tidak ada urusan dengan DOB dan lainnya mereka hanya fokus dan rutin perhatikan masyarakat,” ujarnya.
Dominggus juga menjelaskan DOB ini tentunya bisa menyentuh masyarakat. Apalagi Otsus sebelumnya kata Dominggus, bisa menyentuh masyarakat dibandingkan dengan Otsus yang lalu.
“Ini otonomi baru sangat menyentuh masyarakat langsung. Itu yang saya sampaikan bahwa masyarakat sangat setuju tentang otonomi baru. Tapi kami tokoh-tokoh pun tidak punya kepentingan soal itu bukan mau cari nama baik atau apapun. Kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa bersabar. Karena ini akan turun langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan inti dari DOB adalah pemerataan pembangunan. Meskipun untuk Ibu Kota Provinsi Papua Tengah tidak ditetapkan di Timika melainkan di Nabire.
“Meskipun sedikit menyesal kenapa ibu kota di Nabire tapi kami mengerti kenapa taruh di Nabire karena ada hal-hal yang memang dilihat sebagai persyaratan. Ini kan palu sudah jatuh jadi setelah pemekaran, tidak mungkin Provinsi ditempat lain baru mereka mau lupa kita, itu tidak mungkin,” ungkapnya.
Diakui ia sangat menyesal mengapa Provinsi Papua Tengah tidak di Timika sebab menurutnya daerah Mimika luas, memiliki bandara dan pelabuhan untuk kelancaran ekonomi juga memiliki tambang.
“Daerah ini sudah dipikirkan untuk dimekarkan untuk pemerataan pembangunan. Tapi kota Mimika itu saya sangat bangga karena selalu aman itu yang luar biasa,” ujarnya.
Ia mengatakan memang ada baiknya pemekaran sebab nantinya di seluruh kabupaten akan disibukan dengan pembangunan sehingga menjadi lebih maju.
Namun dirinya berharap pemekaran yang dimaksudkan untuk pemerataan harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah.
“Jadi untuk pemerataan pembangunan justru pemerintah kan fokus bagaimana pemerataan pembangunannya ini juga harus lebih dijelaskan dan tegas pemerataannya seperti apa, harus dijabarkan,” katanya.
Selain itu dengan pemekaran ini juga menurutnya bisa membantu generasi muda dalam mencari pekerjaan.
“Pemekaran ini sangat membantu kita semua, membantu kita dalam arti kita punya anak-anak muda harus direkrut menjadi pegawai dan lainnya, diberikan tempat yang layak karena banyak sarjanya yang nganggur Kabupaten ini (Mimika) kan tidak mampu muat, sehingga dari Provinsi, Kabupaten-Kabupaten lain juga bisa rekrut anak-anak kita. Sistim pembauran manusia kan sangat penting, kita sama-sama membangun Provinsi kita sehingga bukan hanya milik oknum-oknum saja tapi kita semua juga punya,” pungkasnya.
Tokoh masyarakat yang juga Ketua FKUB Mimika, Ignasius Adii mengatakan, Nabire ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ignatius mengatakan proses terkait DOB maupun Otsus bukan rananya suatu perusahaan atau suku namun itu menjadi rana dari pemerintah pusat.
“Memang biasa ada pro dan kontra tetapi barang ini kan sudah jalan, otsus sudah ditetapkan, kemudian juga penetapan DOB tiga provinsi sudah ada. Itu berarti bukan kesalahan oknum-oknum atau bidang swasta tertentu termasuk Freeport bahkan juga suku-suku di Tanah Papua,” ujarnya.
Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggujawabkan.
“Jangan membuat akhirnya nanti masyarakat jadi bingung jangan kita dilarikan (isu di tengah masyarakat) ke sana ke sini masyarakat itu butuh hidup butuh makan,” katanya.
Ia menghimbau agar semua masyarakat di Papua tidak saling menyinggung satu dengan yang lain namun perlu perkuat berdoa kepada Tuhan.
“Kita menerima hal-hal semua adalah jawaban Tuhan. Manusia merencanakan tapi Tuhan yang menentukan oleh karena itu diharapkan kita tidak menjadi pembuat masalah tapi kita menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
Terkait ini, VP Corporate Communications PTFI PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, Freeport tidak pernah terlibat dalam hal pemekaran provinsi dari dulu sampai sekarang.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Tokoh Masyarakat: Ini Soal Pemerataan Pembangunan, Ibu Kota PPT Tidak ada Intervensi Freeport
