Thobias Maturbongs
(Foto: SAPA/Acik)SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Thobias Maturbongs menilai aksi protes hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilakukan oleh Organisasi Kaum Intelektual Amungme (OKIA) merupakan tindakan yang tepat.
“Saya sangat setuju apa yang disampaikan Yohanis Kemong mewakili OKIA. Itu dia bicara mewakili orang pesisir pantai atau Suku Mimika Wee dan Amungme. Kalau hasil seleksinya seperti ini, maka keberadaan anak Amungme dan Kamoro semakin tenggelam,” ungkap politisi dari PDIP ini.
Ia mengatakan banyak pejabat dari Suku Amungme dan Kamoro di lingkup Pemkab yang bisa memimpin OPD, namun sangat disayangkan mereka tidak diberi kesempatan untuk itu.
Dia mencurigai ada unsur politik dalam seleksi JPT Pratama untuk mengangkat nama oknum tertentu.
Thobias berharap Bupati Mimika bisa menanggapi aksi protes yang dilakukan OKIA. “Jangan sampai Bupati ditipu oleh oknum-oknum yang selalu mengelilinginya. Bupati harus melihat masyarakatnya, harus berikan tempat dan kesempatan bagi anak Amungme dan Mimika Wee. Kalau hasil seleksinya seperti ini maka jangan heran kalau ada pihak yang tidak setuju Mimika jadi provinsi karena hanya memberi kesempatan untuk orang luar saja. Sedangkan anak Amungme dan Mimika Wee sama sekali tidak diperhatikan,” tuturnya.
Menurut dia kalau memang ada niat untuk seleksi JPT Pratama, maka harusnya sejak lama mempersiapkan secara khusus agar anak Amungme dan Mimika Wee bisa mendapatkan posisi itu.
“Salah satunya anak Amungme yang kita tahu bisa menjabat adalah Berta Beanal. Kalau memang karena perosalan administrasi, lalu kenapa tidak disiapkan sejak lama? Kalau memang anak asli punya kekurangan dalam syarat seleksi itu, kenapa tidak dibina atau dikirim untuk sekolah?” katanya.
Saat ini Mimika masih sebagi kabupaten dan banyak anak asli yang tidak mendapatkan tempat, apalagi kalau nanti sudah jadi provinsi anak-anak asli semakin tidak diberi kesempatan dan tempat.
“Kalau nanti jadi provinsi orang lain yang gemuk, anak-anak asli tenggelam,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Amungme yang juga sebagai pegawai Sekwan, Agus Anggaibak.
Agus mengatakan, tujuan utama Mimika jadi kabupaten agar orang Amungme dan Mimika Wee jadi tuan di atas tanahnya sendiri. Kenyataannya saat ini meskipun orang asli Mimika yang jadi Bupati tapi orang Amungme dan Mimika Wee jadi terlantar yang lebih diperhatikan orang luar, anak-anak asli tidak dapat apa-apa.
“Banyak ASN Amungme Kamoro yang bisa memimpin OPD tapi jabatan itu justru diberikan kepada yang lain padahal tujuan awal Mimika jadi Kabupaten supaya orang Amungme dan Mimika Wee bisa jadi tuan di atas tanahnya sendiri. Bupati itu anak daerah jadi dia harus kaderkan orangnya untuk persiapan Mimika jadi Provinsi,” tuturnya.
Edtor: Yosefina
x
