TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika memberikan pandangan umum mereka terkait dengan Rancangan KUA/PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 yang telah diserahkan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada sidang Paripurna sebelumnya Jumat 29 September 2023.
Dalam sidang Paripurna lanjutan yang digelar di Gedung Paripurna, Kantor DPRD Mimika Sabtu (30/9/2023) itu, hanya 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya sebab 1 fraksi yakni PDI P tidak menghadiri sidang karena sedang mengikuti rapat kerja nasional partai di Jakarta.
Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Mariunis Tandiseno berharap eksekutif dan legislatif dapat mencapai beberapa hal yang telah ditargetkan dalam RAPBD P 2023 dengan anggaran Rp 7 Triliun.
“Dengan prestasi luar biasa Golkar berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras karena waktu semakin mepet, dan dalam pengalokasian anggaran harus tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembangunan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti lokasi di Mimika yang terendam banjir akibat drainase yang tersumbat. Golkar meminta perlu penindakan yang cepat terkait hal itu dari Pemkab.
Kedua, Fraksi Golkar menyoroti agar Pemkab Mimika cerdas dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah.
“Pemkab dituntut untuk cerdas dan kreatif untuk mendulang sumber pendapatan anggaran, tidak hanya menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Selanjutnya, Fraksi Nasdem dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Herman Gafur menyoroti beberapa hal pertama rendahnya serapan APBD Induk 2023, belanja pengadaan tanah Pemkab Mimika yang dinilai kurang efektif. Nasdem juga meminta Pemkab Mimika untuk mginventarisir semua aset yang bergerak dan tidak.
Fraksi Nasdem yang diketuai Anton Pali itu juga menyoroti alokasi anggaran untuk program air bersih yang belum maksimal.
Nasdem mendorong program rumah layak huni, dan program swakelola di distrik dan kampung yang dicanangkan.
“Pembangunan sektor pendidikan, belum menyentuh masyarakat Asli Papua dan, Nasdem mendukung program kampung dan kelurahan terang, Nasdem juga menyoroti minimnya alokasi anggaran di OPD sektor ekonomi kerakyatan,” terangnya.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Nurman Karupukaro menyoroti serapan APBD Induk 2023 yang diketahui masih sekitar 44 persen sampai kwartal ketiga.
Menurut fraksi Gerindra hal itu dikarenakan ketidakmampuan OPD dalam menyiapkan perencanaan sampai dengan kontrak yang dinilai lambat.
“Salah satunya bagian Kesejahteraan Masyarakat yang diketahui sampai kwartal ketiga tahun 2023 capaian (serapan) masih 10 persen,” tegasnya.
Selain hal itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pembangunan yang hanya di perkotaan sehingga pembangunan di pesisir dan gunung tidak tersentuh.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Saleh Alhamid menyoroti penyerapan APBD Induk 2023 yang belum maksimal, fraksi pun menyarankan pemerintah bekerja maksimal agar penyerapan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Perindo dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Aloysius Paerong juga menyoroti tentang serapan APBD Induk tahun 2023 yang masih minim, selain itu mereka juga menyoroti kurangnya perhatian Pemkab terhadap sekolah Swasta.
Fraksi Perindo meminta agar sekolah dibangun di Banti, dan memberikan porsi anggaran yang cukup bagi OPD yang membidangi ekonomi agar meningkatkan daya beli masyarakat.
Fraksi terakhir yakni Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Martinus Walilo meminta agar kesejahteraan guru baik ASN dan honorer diperhatikan, pelyanan kesehatan di kota, pesisir dan pegunungan dipermudah, pembangunan disegala bidang harus merata di pesisir, pegunungan dan kota.
“Peningkatan sektor ekonomi pembangunan di segala bidang juga perlu ditingkatkan agar masyarakat kampung dapat menikmati manfaat anggaran,” ungkapnya.
Fraksi Demokrat juga meminta agar Pemkab dapat mengembangkan sumber daya alam lain seperti perikanan dan pariwisata serta jenis lain, sehingga tidak bergantung kepada sektor pertambangan.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Sidang Paripurna, 6 Fraksi DPRD Mimika Soroti Aset hingga Air Bersih
