NABIRE | Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deki Nawipa menemukan sejumlah masalah saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, Selasa (16/1/2024).
Masalah yang ditemukan Deki seperti, belum tersedianya obat di RSUD tersebut sehingga para pasien membeli obat disejumlah apotek luar dengan harga yang cukup mahal.
Kemudian, belum maksimalnya pelayanan kesehatan oleh petugas setempat.
“Saya terpanggil di sini dan saya punya Dapil di sini, jadi saya melakukan sidak di RSUD Nabire. Karena banyak informasi yang kami dapat lewat media sosial maupun omongan masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit Siriwini (RSUD) Nabire kurang maksimal. Ternyata benar, sejumalah masalah yang kami temukan, salah satunya adalah belum tersedianya obat-obatan para pasien sehingga harus membeli obat diluar Rumah Sakit (RS) dengan harga mahal,” kata Deki usai melakukan Sidak.
Deki juga mengaku telah melakukan Sidak di sejumlah ruangan pasien untuk mendapatkan laporan keluhan dari pasien yang sedang menjalani perawatan di RS bertipe C tersebut.
“Tadi saya jalan ruangan ke ruangan untuk menanyakan keluhan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit ini seperti yang dinarasikan media sosial,”sebut dia.
Dikatakan Deki, tujuan sidak tersebut guna melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Daerah pemilihan di Kabupaten Nabire untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Ia menjelaskan kebijakan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini lebih menfokuskan pada kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di Papua tetapi pelaksanaan di lapangan terbukti palayanan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah, namun bukti di lapangan masyarakat masih menderita, kemanakan dana Otsus untuk kesehatan. Kasihan masyarakat, datang berobat tapi pulang bawah mayat ini, datang berobat juga tidak dilayani dengan baik. Ada apa dibalik semuanya ini,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah setempat untuk merancang satu kebijakan yang menunjang agar masyarakat Papua Tengah mendapat kualitas pelayanan yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Tim Humas BLU RSUD Nabire, Agus Saputra mengatakan, sejak 2019 hingga 2022 banyak pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) tidak terbayarkan sehingga banyak pasien yang membeli obat di luar.
“Dari tahun 2019 – 2022 obat yang digunakan untuk melayani pengguna KPS Tidak terbayarkan sampai sekarang, sebesar Kurang lebih Rp40-an Miliar, karena KPS sudah tidak berlaku lagi. Sehingga RSUD Nabire mengalami keterbatasan dana,” ungkapnya.
“Selain itu, RSUD Nabire juga menghadapi keterbatasan dana dari pemerintahan daerah, dimana tarif RSUD Nabire sebenarnya masih menggunakan tarif lama yang mengacu pada Perda 2010,” sambungnya.
Sedangkan, seorang pasien RSUD Nabire, Sofia Wonda menyatakan dirinya telah membeli obat di apotek dengan harga yang sangat mahal.
“Kami sangat kecewa karena rumah Siriwini Nabire hanya bisa pasang cairan, tetapi soal obat kami beli di apotek dengan harga ratusan ribu sampai Rp1 juta,” akunya.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Sidak di RSUD Nabire, Legislator Papua Temukan Sejumlah Masalah
