TIMIKA – Kabupaten Mimika mendapatkan hasil audit laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya sejak tahun anggaran 2015. Mendapat predikat ini, memicu pemerintah untuk bisa terus memaksimalkan penggunaan anggaran setiap tahunya.
Komitmen itu diungkapkan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng SE MH dalam agenda pembukaan rapat Paripurna I masa sidang II DPRD Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD)) Mimika Tahun Anggaran 2021, Rabu (18/7/2022) di ruang rapat paripurna.
Tentunya pencapaian prestasi ini kata Bupati Omaleng, tidak lepas dari kinerja bersama dan bisa dipertahankan tahun depan.
Sementara untuk materi LKPJ 2021 yang membuat hasil pelaksanaan pencapaian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan melalui OPD dalam bentuk program dan kegiatan di tahun tersebut. Masih banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi, maka selaku pimpinan eksekutif kepada pihak terkait ia berharap semua pihak bisa terus bekerja sama untuk terwujudkan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera.
Bupati Omaleng juga mengapresiasi
kontribusi legislatif mulai pembahasan sampai penetapan APBD 2021 dan Ranperda PP APBD 2021. Apresiasi ia ucapkan kepada seluruh wakil rakyat, Forkompinda dan seluruh masyarakat yang menjamin kemitraan dengan pemerintah daerah sehingga berbagai agenda tugas dan fungsinya berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Mimika Anthon Bukaleng juga menyebut apresiasi opini WTP 7 kali berturut-turut dari BPK RI menunjukkan pemerintah daerah yang secara konsisten melaksanakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik atas kerja sama dan didukung sumber daya yang memadai. Pemberian opini WTP bukanlah merupakan tujuan akhir yang akan disampaikan dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Namun untuk meningkatkan kwalitas tata pemerintahan dan sebagai pengetahuan kwalitas publik yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ia harapkan bagi pemerintah Mimika hendaknya harus memperhatikan capaian kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan bahkan ditingkatkan kwalitasnya bagi prestasi pemerintah daerah dan perangkatnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyebut lemerintah daerah selama kurang lebih tiga tahun lalu mengalami krisis keuangan akibat wabah pandemi covid-19. Pembangunan tidak berjalan semestinya. Di semua aspek kehidupan sampai pada masyarakat dampaknya sangat terasa.
Jika mengacu pada rencana pembangunan pemerintah daerah yang mencakup visi dan misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera, maka diharapkan kepada bupati dan seluruh OPD dan jajaran yang berkompeten terhadap kegiatan ini harus benar-benar memperhatikan pemulihan ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas. Program penyerapannya telah digunakan Pemda Mimika telah digunakan beberapa tahun lalu. DPRD menyambut baik untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk menjadikan Timika kota cerdas dengan pemulihan ekonomi, maka dibutuhkan perhatian pemerintah yang lebih maksimal lagi.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
