Penjabat Gubernur Papua Barat,
Komjen Pol Purn. Drs Paulus Waterpauw, M.Si
didampingi Ny.Roma Pasaribu Waterpauw.
(Foto: Istimewa)SALAM PAPUA (TIMIKA) –Mantan Kapolda Papua, Komjen Pol Purn. Drs Paulus Waterpauw, M.Si yang juga sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Mohammad Tito Karavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Putra Asli Mimika dari Suku Kamoro ini menggantikan Dominggus Mandacan yang habis jabatannya selaku Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.
Selain Waterpauw, ada empat penjabat gubernur lain yang dilantik masing-masing Penjabat Gubernur Banten Dr Al Muktabar, M.Sc, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr Ir Ridwan Djamaluddin, Gubernur Sulawesi Barat Drs Akmal Malik, M.Si, dan Gubernur Gorontalo Dr Ir Hamka Hendra Noer, M.Si.
Seperti yang disiarkan langsung dalam sejumlah akun youtube, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara pelantikan meminta lima penjabat gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah agar program pembangunan berjalan dengan baik.
Para penjabat terlantik juga diminta membangun komunikasi yang baik dengan semua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) baik TNI-Polri maupun kepala daerah tingkat dua.
“Perhatikan pula program strategi nasional baik pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Penjabat Gubernur jangan hanya duduk di kantor tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar mantan Kapolri ini.
Sedangkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Tito mengingatkan agar Waterpauw yang pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara ini memperhatikan berbagai program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah.
Misalnya, penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan percepatan pemulihan ekonomi daerah. “Selain itu, mempercepat realitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melibatkan sektor swasta dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” pesan Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua ini.
Wartawan/Editor: Yosefina
