TIMIKA | Aliansi honorer Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (6/7/2022), mendatangi gedung DPRD Mimika mengadukan terkait pengangkatan CPNS bagi honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Puluhan honorer ini menyampaikan aspirasinya sekaligus berkeluh kesah dihadapan anggota DPRD Mimika.
Koordinator aksi dari aliansi honorer Mimika, Kevin Nanlohy, mengatakan para honorer menyampaikan 2 poin aspirasi kepada DPRD agar ditindaklanjuti, salah satunya dengan cara membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengawal polemik pengangkatan CPNS yang terjadi.
Menurut Kevin, pengangkatan CPNS terhadap 600 honorer formasi K2 diduga banyak terjadi pelanggaran aturan. Bahkan hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh publik. Persoalan ini, OPD pun dianggap tutup mata dan banyak berdalih.
“Itu yang kita desak DPRD bisa segera bentuk pansus supaya menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi citra yang tidak baik untuk kabupaten ini,” kata Kevin.
Para honorer juga meminta Pemkab Mimika untuk mendorong pengangkatan selanjutnya. Sebab, info yang beredar bahwa masih ada lagi pengangkatan CPNS dengan kuota 200 orang. Jumlah itu bisa saja lebih, tergantung kebijakan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
“Kita minta supaya pak Bupati segera dorong, supaya teman-teman yang tersisa dan merasa tidak adil, bahkan mereka punya hak diambil, jawab mereka dengan kouta tambahan 1.000 lebih. Bahkan kalau bisa semua naik duduk jadi pegawai, karena mereka punya hak kali ini dipermainkan betul,” ujarnya.
Kevin mengungkap dua masalah yang terjadi terkait pengangkatan honorer ini.
Masalah pertama, adanya honorer yang sudah menandatangani surat pernyataan pengangkatan masuk formasi K2. Namun sejumlah nama justeru dihilangkan sepihak tanpa ada koordinasi, kemudian diganti dengan nama-nama siluman.
“Kalau memang ada masalah terkait sistim pemberkasan misalnya, dari pihak terkait harusnya panggil, berkasnya kurang atau apa? Tapi inikan tidak, malah di hilangkan, diganti. Itu yang fatal, kita tandatangan diatas materai. Kebanyakan yang dihilangkan itu putra putri Kamoro, itu jelas,” ungkapnya.
Kemudian, adanya honorer yang sudah mengabdi cukup lama di pemerintahan Mimika dan memiliki kinerja yang cukup baik.
Pada kenyataanya honorer yang dimaksud banyak tidak diakomodir dalam pengangkatan CPNS kali ini. Hal itu mengakibatkan kekecewaan dan sakit hati dari para honorer yang tidak masuk dalam pengangkatan CPNS.
“Sudah mengabdi lama terus tidak di akomodir. Itu yang kita dorong supaya di akomodir,” katanya.
Menanggapi aspirasi dan keluh kesah para honorer, Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis F. Helyanan mengatakan bahwa hal yang dilakukan para honorer ini merupakan hal yang wajar, lantaran sudah mengabdi bertahun-tahun namun tidak di akomodir atau diperhatikan dalam pengangkatan CPNS.
Karena itu, Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika bijaksana dalam menyikapi hal ini, terutama Bupati Eltinus Omaleng dalam menentukan kebijakannya. Sebab, para honorer terutama yang sudah lama mengabdi merasa terzalimi akan ketidakadilan yang dialami saat ini.
“Mereka semua saat ini sedang menjerit dengan mereka merasa terzalimi, tiba-tiba mereka tersingkir dan diisi oleh orang-orang baru entah dari mana. Dengan gampangnya masuk karena ada punya kedekatan dengan ini, dengan itu, dengan sini, dengan situ,” ujarnya.
“Nah, ini yang membuat sehingga kekecewaan ini terluap dan hari ini mereka menyampaikan aspirasi itu,” imbuhnya.
Jhon Thie sapaan akrab Yohanis F. Helyanan berharap Komisi A dapat mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menjelaskan apa terjadi. Bahkan jika bisa, dapat mengundang Sekda untuk nantinya sama-sama menjelaskan terkait polemik pengangkatan CPNS yang terjadi.
“Kami harap supaya setelah paripurna besok, (Komisi A) mengundang BKD, terus kepala BKD yang lama supaya sama-sama, karena beliau yang lebih mengetahui. Dan sebenarnya juga yang tahu banyak bapak Sekda yang sudah pindah, mungkin tahu banyak soal ini, tolong jelaskan seperti apa,” imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Polemik Pengangkatan CPNS, Honorer Mengadu ke DPRD Mimika
