MAPPI, pojokpapua.id – Setelah melalui proses pembahasan dan telah ditetapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun 2023 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agar pelaksanaan kegiatan bisa dipercepat, Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, SSTP MSi telah menyerahkan DPA kepada OPD baik itu dinas, badan, bagian dan distrik secara simbolis pada Selasa (17/1/2023).
Penyerahan DPA juga dirangkaikan dengan penyerahan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru dan penyerahan SK uang persediaan.
Setelah penyerahan DPA, kata Pj Bupati, pemerintah kabupaten/kota harus melapor ke Kemeterian DalamNegeri. Untuk itu ia meminta tim anggaran secara khusus BPKAD untuk segera mempersiapkan dokumen APBD Tahun 2023 dan segera melapor ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
Pj Bupati juga memerintahkan OPD melaksanakan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Meskipun diakuinya, masih banyak program kegiatan pembangunan yang belum terakomodir baik di kota, distrik mapun kampung karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami melihat bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan baik dari OPD maupun distrik, tetapi kami berharap bahwa pelaksanaan program kegiatan itu harus benar- benar tepat sasaran kepada masyarakat. Oleh sebab itu saya berharap bapak/ibu pimpinan OPD dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pimpinan OPD kata Pj Bupati, harus segera membentuk dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). “Kami berharap PPTK dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan tugas fungsi dan juga tanggungjawab. Saya berharap kepala OPD selaku pengguna anggaran dan juga PPTK dalam melaksanakan kegiatan dapat terbuka kepada staf,” jelasnya.
Pemkab Mappi, lanjut Pj Bupati, sudah melakukan kerjasama dengan BPKP. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan bersama baik itu sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada OPD.
Penggunaan dan pengelolaan anggaran di OPD ditegaskannya, harus dilakukan secara mandiri, profesional, transparan dan bertanggungjawab.
Pada kesempatan yang sama Pj Bupati menyerahkan SK PPPK kepada 184 guru. Itu terdiri dari 4 orang guru TK, 76 guru SD dan guru SMP 104 orang. “Kepada para guru PPPK yang baru saja menerima SK diharapkan dapat bekerja dengan tulus dan dapat mengabdi di tempat tugas dengan baik,” tegasnya.
Di akhir arahannya Pj Bupati meminta seluruh pimpinan OPD para asisten, staf Ahli dan seluruh ASN dan PKD se-Kabupaten Mappi, dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 agar dapat bekerja dengan baik demi membangun Kabupaten Mappi tercinta.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
