PSDC Mimika saat tampil pada
Pesparawi Nasional di Yogyakrta.
(Foto: Istimewa)SALAM PAPUA (TIMIKA) – Peserta Pesparawi Nasional dari Mimika mengeluh diterlantarkan di Yogyakarta.
Salah satu peserta bernama Obeth Kaigere mengatakan hak-hak peserta seperti uang saku tidak dibayarkan hingga saat ini.
“Ini event nasional tapi peserta tidak dapat apa-apa,” ungkap Obeth kepada wartawan via telepon seluler, Senin (27/6/2022).
Ia mengatakan, terkait uang saku peserta saat pelepasan kontingen paduan suara dewasa campuran (PSDC) pihak Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Mimika menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan mendukung sehingga setiap peserta dibekali uang saku, namun hingga saat ini sama sekali tidak terealisasi.
“Pemkab Mimika katanya mau backup kami, itu sempat disinggung waktu pelepasan kontingen katanya nanti mereka usahakan untuk kita ada pegang uang saku tapi realisasinya nol,” kata Obeth.
Selama di Yogyakarta, ia mengaku peserta dari Mimika hanya konsumsi nasi kotak.
Selain itu ada dua peserta yang sakit, salah satunya sudah sembuh sementara peserta yang satunya lagi masih di rawat di salah satu rumah sakit di Yogyakarta namun tidak ada perhatian dari pihak LPPD.
“Biayanya pengobatan juga tidak ada dari LPPD, inikan event nasional seharusnya ada dana seperti itu. Kalau sampai tidak ada dana itu lucu,” ujarnya.
Saat ini, menurut Obeth semua peserta dari Mimika telah keluar dari hotel pada tanggal 25 Juni lalu sementara kepulangan masih tanggal 28 besok sehingga mereka mencari sendiri tempat tinggal dan membiayai sendiri kebutuhan konsumsi selama sisa hari di kota pelajar itu. Peserta juga akan tanggung masing-masing biaya transportasi dari hotel ke Bandara.
Dikeluhkan juga saat tahap latihan sebelum keberangkatan ke Yogyakarta pihak LPPD hanya datang melihat tanpa konsumsi sama sekali.
“Air minum saja tidak disiapkan,” ujar Obeth.
Pihak LPPD Provinsi Papua juga sama sekali tidak memberi perhatian kepada kontingen dari Mimika.
Peserta justru mencari nomor telepon pihak LPPD Papua kemudian menanyakan persiapan untuk peserta dari Mimika.
Dari hasil komunikasi itu diketahui LPPD Papua memberi tanggung jawab kepada LPPD Mimika untuk pengadaan kostum tapi pihak LPPD Mimika menyampaikan untuk menggunakan kostum lama tapi peserta dengan tegas menolak hal itu.
“Kami tidak mau ini event nasional tidak bisa pakai kostum lama. Akhirnya kami peserta sempat mencari dana dengan jual ikan dan kue. Uang hasil penjualan itu kami pakai untuk pembayaran uang muka pembelian kain. Pihak LPPD dengar kami ada bayar uang muka pembelian kain sehingga mereka bilang kostum dan sepatu LPPD yang tanggung,” ujarnya.
Menurutnya hal-hal semacam itu seharusnya tidak perlu dipikirkan peserta karena tugas peserta hanya berlatih dengan maksimal.
“Artinya hal-hal seperti ini mengganggu konsentrasi penyanyi kita sebagai peserta tugas utama adalah berlatih bukan cari dana,” ucap dia.
Iapun mempertanyakan jika dana dicari peserta lalu fungsi LPPD untuk apa, lembaga ini dibentuk untuk apa?
“Kita selalu dikuatkan dengan firman Tuhan, tapi kenyataannya kita hidup di dunia bukan di Taman eden,” kata Obeth.
Ia menilai LPPD Mimika bobrok, tidak konsisten padahal peserta ke Yogyakarta ini membawa nama Mimika dan Papua.
“Pertama kita sudah tidak dibackup dari kabupaten, berharap ke Yogyakarta bisa diperhatikan oleh provinsi ternyata sama saja,” ungkap Obeth.
Padahal lanjut dia, pertama kali PSDC Mimika lolos ke tingkat nasional selama event Pesparawi. Sebelumnya Kontingen Mimika tidak pernah tembus ke tingkat nasional untuk kategori PSDC.
Untuk itu sangat disayangkan nasib peserta yang kurang mendapat perhatian dari LPPD Mimika maupun provinsi.
Bahkan untuk mendatangkan pelatih juga jadi beban peserta karena LPPD provinsi dan kabupaten saling tolak.
“Akhirnya kami peserta inisiatif beli tiket untuk pelatih datang dan melatih kami, pelatih juga tinggal di rumah peserta tidak difasilitasi oleh LPPD sama sekali. Kami sangat sayangkan ini,” ujarnya.
Iapun menanyakan tujuan kedangan pihak LPPD Mimika ke Yogyakarta, karena kedatangan mereka sama sekali tidak memberi perhatian kepada peserta.
“Dari pada datang tapi tidak berguna sama sekali mending uang uang itu dipakai untuk biayai kami peserta,” kata dia.
Dikatakan untuk uang tiket pesawat ditanggung LPPD provinsi. Tapi uang saku sama sekali tidak ada justru peserta merasa diterlantarkan.
Sementara terkait perlombaan, Obeth menyebutkan Kontingen PSDC dari Mimika tampil pada tanggal 23 Juni kemudian hasil lomba diumukan kemarin Minggu, 26 Juni.
“Kita dapat gold peringkat ke 11 dari 34 provinsi, untuk satu bulan persiapan,” ucap dia.
Obeth berharap kedepan Pengurus LPPD Mimika harus diperbaharui, orang-orangnya harus diganti harus ada orang yang paham tentang musik dan Pesparawi.
Kemudian hak-hak penyanyi dalam event sebesar ini harus diperhatikan.
“Penyanyi juga harus sejahtera, setidaknya ada apresiasi untuk kami, ada yang tinggalkan pekerjaan, anak, keluarga semua ada yang sakit juga jadi harus diperhatikan,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua LPPD Mimika, Johan Ade Matulesy mengatakan keberangkatan kontingen Pesparawi dari Papua termasuk Kontingen PSDC Mimika sudah sesuai prosedur yang seharusnya.
Kontingen dari Mimika merupakan tanggung jawab LPPD Papua bukan Kabupaten Mimika. Namun karena LPPD Papua kekurangan anggaran maka LPPD Mimika membiayai kostum dan seluruh perlengkapan peserta untuk tampil di Yogyakarta.
Sementara uang saku peserta menjadi tanggung jawab LPPD Papua.
“Karena mereka pergi ini atas nama Kontingen Papua bukan kontingen Kabupaten Mimika sehingga semua ditanggung provinsi,” ujarnya.
Terkait peserta yang keluar dari hotel dan mencari tempat tinggal sendiri pada tanggal 25 Juni, menurut Johan itu merupakan keinginan peserta PSDC bukan LPPD provinsi maupun kabupaten.
“Peserta PSDC ini secara pribadi minta kepada LPPD Papua untuk mereka undur tanggal pulang sampai 30 Juni, sedangkan sesuai anggaran LPPD Provinsi harus pulang tanggal 25 Juni. Makanya mereka keluar dari hotel yang dibayar LPPD provinsi tanggal 25 Juni,” terang Johan.
Namun menurut Johan ia menyampaika kepada peserta yang minta kepulangan tanggal 30 Juni untuk dimajukan tanggal 28 Juni, sehingga ia meminta bendahara LPPD Mimika dan LPPD Papua menanggulangi biaya hotel tanggal 26 sampai 28 Juni.
“Saya sudah perintahkan bendahara LPPD Timika untuk tolong tanggulangi mereka punya tempat tinggal dan sudah ditanggulangi juga oleh ibu bendahara bersama dengan LPPD Papua, jadi apa yang mereka bicara itu bohong besar,” kata Johan.
Wartawan/Editor: Yosefina
