Laksamana Muda Eko Suyatno Ribut
(Foto: Yosefina/Salam Papua)SALAM PAPUA (TIMIKA-Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada
Badan SAR Nasional (Basarnas) yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 4.029 orang, diantaranya 2000 sebagai rescuer (penyelemat-red) selebihnya staf.
Jumlah ini menjadi kendala peningkatan status Kantor SAR Timika dari tipe B menjadi tipe A.
Padahal dengan tingginya insiden dan cakupan wilayah operasional yang terbilang luas, SAR Timika membutuhkan penguatan sumber daya. Itu bisa dilakukan dengan peningkatan tipe yang sekarang tipe B menjadi tipe A.
Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir, pihak Kantor SAR Timika menangani cukup banyak insiden kecelakaan transportasi terutama transportasi laut yang menyebabkan puluhan jiwa hilang. Juga dua kasus kecelakaan transportasi udara dengan satu orang korban jiwa.
“Jumlah SDM ini tergolong sedikit sehingga menjadi kendala dalam peningkatakan status.
Meningkatkan status berkaiatan dengan jumlah SDM yang kaitannya juga dengan gaji, sarana prasarana. Sekarang sudah tdk bisa sepeti dulu butuh waktu dan proses,” ungkap Deputi Operasi Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda Eko Suyatno Ribut kepada wartawan di Hotel Rimba Papua, Kabupaten Mimika, Selasa (23/8/2022).
Menurutnya sistem gaji sesuai kebijakan nasional jadi kalau mau menaikan status harus membuat kajian akademis. Dengan pengembangan Provinsi Papua Tengah memungkinkan terjadi peningkatan status Kantor SAR Timika, akan tetapi masih harus diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB), jika disetujui barulah dilakukan rekrutmen SDM.
Untuk rekrutmen di Papua, lanjut Eko pihaknya akan mengambil langkah merekrut putra daerah menjadi rescuer.
“Karena mereka status rescuer ya pasti ASN. Angkatan laut sudah membuktikan, jadi local wisdom. Kita mau Basarnas juga seperti itu namun hambatannya di Kemenpan RB, TNI juga hambatannya di Kemenpan RB,” ucapnya.
Eko memang berharap ada peningkatan status karena mengacu pada SDGs nasional, penetapan nasional lima kawasan wisata khusus. Basarnas harus sesuaikan dengan memberikan penguatan kepada lima kawasan tersebut sebagai sinergitas dengan kebijakan nasional.
“Tapi kita tidak bisa seenaknya harus melalui proses panjang,” ucapnya.
Dia menjelaskan Basarnas punya kebijakan strategis, ada rencana strategis kemudian penetapan 43 Kantor SAR juga ada klasifikasinya yakni tipe B dan tipe A. “Kantor SAR di Timika tipe B dipimpin pejabat eselon tiga, sama seperti TNI Polri kayak Lanal di sini tipe B dipimpin seorang Letkol,” terang Eko.
Dia menambahkan di Basarnas memiliki bagian masing-masing, yang rescuer bertugas di lapangan, selesai di lapangan rescuer menyerahkan kembali tugasnya karena sebagai bagian dari pemerintahan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan.
“Kita menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Eko.
Wartawan/Editor: Yosefina
Sumber: SALAM PAPUA
