TIMIKA – Dari hasil evaluasi pengurus PMI Papua, satu dari beberapa kabupaten yang mengalami kevakuman pengurus PMI di daerah adalah PMI Kabupaten Mimika. Untuk itulah, berdasarkan petunjuk organsiasi, AD/ART maka pihaknya mengambil keputusan untuk melakukan pergantian kepengurusan dalam rangka untuk melanjutkan sisa kepengurusan sebelumnya.
Ketua PMI Provinsi Papua, Zakius Degei melantik Ketua PMI Kabupaten Mimika, Johannes Rettob bersama para pengurus lainya di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (8/8/2022).
Zakius menyebut pelantikan yang dilangsungkan hari ini adalah pelantikan pengurus antar waktu dan kepengurusan sebelumnya periode 2019-2024. PMI Papua melantik Wabup Mimika sebagai ketua PMI Mimika untuk melanjutkan misi kemanusiaan sampai masa bhakti tahun 2024. Dari pelantikan ini ia harapkan kepengurusan ini bisa melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan.
“Harapan kami PMI di Timika itu sumber daya manusianya dan relawan cukup sehingga kepengurusan ini bisa membawa perubahan-perubahan,” ungkapnya.
Dari program kerja yang langsung akan dilakukan oleh pengurus baru yang baru dilantik ini yakni membentuk Unit Donor Darah (UDD) kata Zakius sangat baik karena dalam rangka dukungan untuk menyiapkan darah guna mensuplay bank darah rumah sakit-rumah sakit yang ada di Timika.
Sementara itu, Johannes Rettob mengatakan pihaknya akan langsung melakukan orientasi kepada pengurus yang baru dilantik. Setelahnya akan melakukan dua program yakni pertemuan internal dan membuat satu kantor PMI yang akan menjadi pusat dari seluruh relawan PMI. “Jadi sesudah ini, hari ini kita orientasi, saya langsung go cepat, rapat, bikin program, langsung kita aksi, besok di sini juga kita sudah mulai bikin pelatihan,” jelasnya.
Pelatihan yang akan ditujukan kepada pengurus PMI dan relawan dari PMI SE Papua Tengah yang menggandeng ICR dan Mimika sebagai tempat pertama dilaksanakan pelatihan dasar P3K dan manajemen kantong jenazah.
Didalam program kerja ini juga kata dia, akan berbicara tentang UDD. Karena PMI tidak menyiapkan bank darah, maka pihaknya akan keliling di seluruh rumah sakit untuk melihat bank darah. Apabila nantinya sudah terbentuk UDD, maka pihaknya bisa memastikan rumah sakit mana yang membutuhkan darah.
“Pekan depan saya akan coba jalan ke seluruh fasilitas kesehatan, kita lihat mereka punya bank darah,” ujarnya.
Sementara untuk perhatian pemerintah terhadap PMI kata Rettob masih kurang. Untuk itulah ke depan pemerintah diharapkan memberi perhatian terhadap aksi sosial kemanusiaan ini. Karena hal ini sebutnya adalah merupakan tanggungjawab pemerintah terhadap penduduk yang sakit, membutuhkan darah atau membutuhkan pertolongan bencana. “Saya harap ke depan pemerintah bisa memperhatikan PMI dengan misi kemanusiaanya,” ungkap Rettob.
Adapun program jangka menengah PMI yakni jika selama ini Jayapura yang mensuplay seluruh darah yang dibutuhkan oleh daerah-daerah di Papua, ia harapkan dengan pihaknya membuat UDD, maka PMI Mimika juga bisa membuat suplay darah. Selain itu sebagai daerah transit yang kerap didatangi oleh para korban kasus kekerasan, maka PMI ke depan punya peranan yang penting. Ke depan kata dia, hal inilah akan ditingkatkan lagi.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
