JAYAPURA | Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tak memungkiri bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan terhadap tindak tanduk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kerap berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kendati demikian, Sigit menegaskan bahwa penanganan KKB akan terus dilakukan, karena aksi yang ditebarkan KKB selalu berdampak pada terkendalanya proses pembangunan di bumi cenderawasih ini.
“Kita tetap harus melakukan langkah- langkah penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur,” akunya di Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua, Senin (9/1/2023).
Kata Sigit, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan jajaran Komnas HAM yang ada di pusat maupun di Papua. Hal itu untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Polisi adalah proporsional.
“Kia berusaha agar ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan tepat sasaran, dan tentunya tidak berdampak ke masyarakat yang bukan bagian dari KKB,”tegasnya.
Dijelaskan bahwa Polri melakukan dua pendekatan kepada masyarakat, yang pertama pendekatan soft approach atau pendekatan dalam bentuk memberikan edukasi sosialisasi, meningkatkan SDM, hingga meningkatkan kualitas pendidikan sehingga adanya transfer ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih cepat kepada masyarakat.
“Yang pasti program kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini,” beber Sigit.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Penegakan Hukum Terhadap KKB Kerap Terbentur HAM, ini Penjelasan Kapolri
