SENTANI | Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua menggelar rapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura pada Senin (1/1/2024) .
Rapat yang belangsung di Kampung Kwansu ini dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, Dandim 1701/Jayapura, Kolonel Inf Hendry Widodo, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Maclarimboen, Ketua Dewan Adat Daerah Grime Nawa, Zadrak Wamebu, keluarga korban dan masyarakat umum.
Dalam rapat, Ketua Dewan Adat Daerah Grime Nawa, Zadrak Wamebu menyerahkan sejumlah tuntutan kepada Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo.
Masyarakat meminta pemerintah segera membayar ganti rugi tanah adat masyarakat Grime Nawa yang digunakan untuk transmigrasi.
“Tanah kami sudah digunakan selama 50 tahun untuk transmigrasi, tapi sampai hari ini belum ada biaya ganti rugi. Untuk itu kami minta pemerintah segera membayar, jika tidak seluruh warga transmigrasi segera mengosongkan tanah kami,” kata Zadrak Wamebu saat membacakan tuntutan masyarakat adat Grime Nawam Jumat (5/1/2024).
Selanjutnya, meminta masyarakat transmigrasi untuk membantu masyarakat asli setempat.
“Warga trans adalah orang yang datang ke sini, sehingga wajib membantu segala keadaan di kampung tersebut,” pintanya.
Zadrak menyebut, penyelesaian masalah tanah adat ini akan menciptakan suasana damai di Kampung Karya Bumi dan beberapa kampung lainnya di Grime Nawa.
Sementara itu, Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memulihkan situasi Kamtibmas dan memelihara perdamaian serta kerukunan antara masyarakat adat dan trans.
“Saya akan lanjutkan aspirasi ini kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tapi yang penting adalah kita sama-sama menjaga situasi kamtibmas dan menjunjung tinggi toleransi disini,” katanya dihadapan warga.
Triwarno berpesan agar situasi yang berangsur kondusif ini bisa dijaga bersama sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal.
“Rapat ini menjadi titik awal bagi proses perdamaian dan komitmen untuk menjaga kasih dan perdamaian yang telah terjaga selama ini. Kita berharap agar situasi yang sebelumnya tegang dapat membaik, mari memperkuat persatuan, serta menciptakan hidup baru yang damai dan penuh toleransi di tengah masyarakat,” pintanya.
Disamping itu, Triwarno Purnomo juga menghimbau masyarakat yang sementara mengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Suasana normal mulai kembali terasa di sekitar lembah Grime Nawa. Aktivitas sekolah, kegiatan sosial dan aktivitas sehari-hari anak-anak sudah berjalan seperti biasanya. Keluarga yang mengungsi juga kami harapkan dapat kembali ke rumah masing-masing dengan ikhlas untuk membangun perdamaian bersama,” tandasnya.
Rapat juga ditutup dengan membuka palang jalan oleh Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo bersama Dandim Jayapura, Kapolres Jayapura, Ketua Dewan Adat Daerah Grime Nawa dan sejumlah tokoh masyarakat.
Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah yang sejatinya degan tujuan pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Masyarakat Grime Nawa Tuntut Pemerintah Bayar Tanah Ulayat untuk Transmigrasi
