TIMIKA, pojokpapua.id – APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 5,1 triliun ternyata belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. APBD yang bernilai fantastis Rp 5,1 triliun ini digunakan untuk belanja modal Rp 1,5 triliun dan Rp 3,1 triliun digunakan untuk belanja operasional.
Porsi anggaran seperti ini kata Anggota DPRD, Herman Gafur, Selasa (4/4/2023) sangat tidak berimbang. Seharusnya sebut Herman, APBD lebih pro kepada rakyat dan bagaimana mempercepat pembangunan yang ada sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menyebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang seharusnya porsi anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar 20 persen dan Dinas Kesehatan 10 persen selalu dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.
Jika dialokasikan dengan anggaran yang pro rakyat seperti ini maka diharapkan tidak akan lagi melihat pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang tidak maksimal. Belum lagi anggaran untuk bidang infrastruktur dari dana transfer 25 persen jika dilihat dari kasat mata pembangunan infrastruktur ini berjalan dengan sangat cepat.
Namun lanjutnya, jika dilihat lagi dari bagaimana pengalokasian anggaran APBD ke belanja modal, kemungkinan pembangunan akan dua kali lipat lebih signifikan lagi.
Agar porsi anggaran di APBD Perubahan 2023 ataupun APBD 2024 tidak mengulang hal yang sama dari tahun-tahun sebelumnya tambahnya, maka setiap komisi di DPRD harus bersama-sama dengan mitra OPD Pemda Mimika untuk mengarahkan APBD pada hal-hal yang produktif. Karena selama ini pembagian pagu anggaran hanya ada di Badan Anggaran eksekutif.
Ini kata Herman, harus diubah karena bukan hanya dibagi-bagi terlebih dahulu untuk masing-masing pos namun lebih kepada anggaran program prioritas berlatar visi dan misi bupati wakil bupati Mimika. Jadi OPD yang programnya sesuai dengan visi dan misi bupati kita akan bicarakan dengan Badan Anggaran eksekutif dan legislatif agar fungsi kontrol dan budgeting dari legislatif bisa dimaksimalkan. Selama ini pembahasan tidak efektif karena KUA PPAS sudah selesai, pagu anggaran sudah ditentukan oleh TAPD barulah ada estimasi pembahasan antara 5-10 hari. “Inikan sudah tidak efektif,” tegasnya.
Mulai dari APBD Perubahan 2023 ini kata Herman yakni di bulan Juni sudah diserahkan ke legislatif agar dilihat penyesuaian seperti apa. Ini erat kaitannya dengan kondisi fiskal daerah.
“Tapi saya harap pembahasan APBD Perubahan lebih cepat dari jadwal-jadwal sebelumnya sebagaimana komitmen bupati wakil bupati Mimika bisa selesaikan sebelum masa akhir periodenya,” imbuh Herman.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
