MERAUKE | Pemerintah Provinsi Papua mengecam tindakan aparat Papua Nugini yang menembaki kapal nelayan Merauke, Papua yang menangkap ikan secara ilegal di perairan negara Papua Nugini pada Senin (22/8/2022).
Diberitakan sebelumnya, akibat insiden itu seorang nelayan (nakhoda KMN Calvin 02) atas nama Sugeng tertembak di bagian leher dan seketika itu meninggal dunia.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai kepada wartawan di Merauke, Rabu (24/8/2022), menyatakan Pemprov Papua akan mendorong Kementerian Luar Negeri untuk melakukan protes keras kepada pemerintah Papua Nugini.
“Mereka (nelayan) memang salah karena sudah masuk wilayah Papua Nugini, tetapi kita juga melihat ini tidak manusiawi kalau diberondong peluru atau ditembaki seperti itu,” kata Suzana usai pertemuan tertutup dengan sejumlah instansi teknis dan para korban (anak buah kapal Calvin 02) selamat di kantor bupati Merauke.
Suzana mengatakan, Sekretaris Daerah Muhammad Ridwan Rumasukun bersama sejumlah pejabat datang ke Merauke untuk mendengar kesaksian secara langsung dari para anak buah kapal (ABK) Calvin 02 yang selamat dalam insiden penembakan, dan sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk menyikapi peristiwa tersebut.
“Itu sebabnya kami datang ke Merauke bersama Pak Sekda Papua untuk mendengar langsung seprti apa kejadiannya dari para korban yang selamat. Kami juga sudah mendapat informasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini dari Angkatan Laut dan kepolisian yang sudah olah TKP,” kata dia.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong pemerintah pusat agar bisa melakukan protes keras terhadap pemerintah PNG. Tentunya (protes) nanti dari Kementerian Luar Negeri,” sambung Suzana.
Soal nasib belasan nelayan beserta dua kapal yang ditangkap dan ditahan tentara Papua Nugini, Suzana menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui pasti keberadaan mereka beserta dua kapal tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, sudah meneruskan peristiwa yang menimpa nelayan Merauke kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Papua Nugini.
Pemprov Papua meminta bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby dan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo untuk menelusuri serta berkoordonasi dengan otoritas terkait di Papua Nugini.
“Kita masih menunggu informasi keberadaan belasan nelayan dan dua kapal dari perwakilan pemerintah di PNG. Kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan kita untuk intens berkomunikasi dengan otoritas terkait di sana, sehingga kita bisa memperoleh informasi soal belasan nelayan berikut dua kapal itu,” tandasnya.
Sementara Wakil Bupati Merauke, H Riduwan mengungkapkan bahwa dua kapal yang ditahan yakni KMN Arsila 77 dan KMN Baraka Paris. Ada sekitar 16 hingga 18 nelayan dari kedua kapal tersebut yang belum diketahui nasibnya hingga kini.
“Sementara jarak tembak yang dilakukan oleh tentara PNG terhadap KMN Calvin 02 sekitar 10 meter. Informasi berdasarkan keterangan korban selamat dan hasil olah TKP di atas KMN Calvin yang dilakukan kepolisian,” kata Riduwan.
“Informasi dari korban selamat bahwa tidak ada tembakan peringatan, tapi kapal mereka (nelayan) tiba-tiba diberondong peluru begitu saja,” tutup Riduwan.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Kecam Insiden Penembakan, Pemprov Papua Minta Pemerintah Indonesia Layangkan Protes ke Pemerintah PNG