Situasi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan Pemilu serentak yang digelar Bawaslu Mimika (Foto:salampapua.com/Yosefina)
SALAM PAPUA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika kembali menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan Pemilu serentak, Selasa (20/9/2022).
Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menguatkan peran masyarakat dalam aspek pengawasan sehingga Pemilu 2024 mendatang benar-benar akan menghasilkan pemimpin yang lahir dari keinginan masyarakat.
Sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Jalan Hasanuddin, Timika, Papua Tengah ini menghadirkan dua narasumber yakni Komisioner Bawaslu Mimika, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono dan Akademisi Andri Rumbouw.
Komisioner Bawaslu Mimika, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono menjelaskan, Bawaslu ingin membangun kesamaan pikiran dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Kegiatan sosialisasi ini bermaksud untuk sharing pendapat dan pengetahuan terkait Pemilu karena kita ingin kualitas Pemilu serentak 2024 nanti jauh lebih baik dari proses pemilihan sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Budiono mengatakan, demokrasi harus berkembang sebagai peradaban masa kini, karena itu seluruh rangkaian kegiatan Pemilu harus dijalankan sesuai prosedur, efektif dan maksimal.
“Untuk menyukseskan Pemilu serentak di 2024 mendatang kita membutuhkan kesiapan yang mapan, baik itu di internal pengawas pemilu maupun pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat,” jelasnya.
Bawaslu Mimika mengajak semua pihak agar memonitor semua tahapan pemilihan karena Pemilu merupakan tanggung jawab bersama.
“Hasil dari Pemilu akan dinikmati semua orang sehingga proses ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak,” ungkap Budiono.
Dia menyebutkan akan ada dua rezim pemilihan yang digelar pada tahun yang sama. Karena itu, kualitas pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawas pesta demokrasi harus dinaikkan.
“Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada itu dua hal yang berbeda karena diatur di dalam aturan yang berbeda. Itu artinya, celah hukum akan selalu ada di setiap rezim pemilihan,” kata Budi.
Bawaslu RI, lanjut Budi, sudah membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di tingkat daerah sebagai elemen penting dalam memotori proses pengawasan secara partisipatif.
“Di Mimika, SKPP juga sudah ada. Tugas mereka adalah memotori aktivitas pengawasan partisipatif. Misalnya pada saat pasangan calon melakukan kampanye, maka relawan bisa menghadiri kampanye itu untuk melakukan pendataan, siapa saja yang hadir, ada pelanggaran atau tidak, kalau ada pelanggaran maka yang bersangkutan bisa langsung melaporkan kepada pengawas Pemilu,” jelasnya.
Ia juga membeberkan beberapa data pada Pilkada sebelumnya. Kata dia, di Pilkada tahun lalu, Bawaslu jarang sekali menerima laporan dari masyarakat.
“Dalam catatan proses Pemilu, hampir sangat sedikit penanganan pelanggaran yang bersumber dari relawan. Semua kasus yang kita tangani selama tahapan berlangsung bersumber dari temuan pengawas kita. Kecuali sudah masuk pada tahapan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) baru ada laporan yang kita terima dari masyarakat,” katanya.
Potensi pelanggaran yang masih cenderung akan terjadi di Pemilu serentak 2024 mendatang seperti pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan politik uang masih berpeluang terjadi.
Itu sebabnya perangkat pengawas Pemilu harus dikuatkan dari sekarang.
“Data DKPP menunjukan itu, di sini pengawasan partisipatif menjadi penting,” pintanya.
Sementara akademisi Andri Rumbouw yang hadir sebagai narasumber juga memberi masukan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika menguatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemilu. Pengawasan ini berkaitan dengan pengetahuan.
“Bawaslu saya kira harus mengisi kekurangan ini. Jika masyarakat sudah mengetahui apa itu demokrasi, Pemilu dan bahaya pelanggaran Pemilu, saya kira potensi pelanggaran dengan sendirinya akan berkurang,” kata Andri.
Ia juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Mimika mengawal agenda demokrasi yang sudah tidak lama lagi akan digelar.
“Tidak cukup hanya Bawaslu dan SKPP yang bekerja, ini soal politik. Dimana substansinya tidak menjadi penting, tapi administrasi yang lebih penting. Karenanya, mari kita melibatkan diri mengawasi agenda-agenda politik ke depan sehingga kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik,” ucapnya.
Wartawan: Yosefina
Editor: Jimmy
Sumber: SALAM PAPUA Read More
