TIMIKA – Konflik di Kwamki Narama mendorong beberapa kepala keluarga memilih pindah dan membuat pemukiman baru sekitar Tahun 2003. Dipimpin Elias Mirip, warga membentuk kampung baru berlokasi di wilayah Distrik Wania, pinggiran Kota Timika diberi nama Kampung Mandiri Jaya.
Elias Mirip yang kini menjadi kepala kampung ketika ditemui Senin (22/8/2022) mengungkapkan saat ini Kampung Mandiri Jaya hanya mengandalkan dana desa dan alokasi dana desa yang totalnya sekitar Rp1,4 miliar untuk membangun kampung.
Mayoritas penduduk Kampung Mandiri Jaya yang berjumlah sekitar 300 kepala keluarga adalah masyarakat asli Papua dari 4 suku dan sebagian besar berprofesi sebagai petani. Untuk itu program dari dana desa diarahkan untuk pengembangan pertanian dan peternakan.
Mulai Tahun 2019 lalu, pemerintah kampung membangun jalan sepanjang 1 kilometer lebih sebagai jalan tani. Selain jalan, dibangun pula drainase sebagai batas kampung. Munculnya Covid-19 pada Tahun 2020 membuat sebagian besar dana desa dialihkan untuk penanganan. Meski demikian program lain seperti penimbunan jalan utama, perbaikan jalan, penataan halaman Balai Kampung dan pembangunan lapangan futsal masih dilakukan.
Tahun 2021, adanya sisa anggaran setelah pembagian bantuan langsung tunai, Pemerintah Kampung Mandiri Jaya membangun dua unit ruah permanen berukuran 8×8 meter bagi masyarakat. “Jadi kami bangun itu sangat bangga,” kata Elias Mirip.
Elias Mirip menambahkan, tahun ini sesuai aturan dari pemerintah pusat, 40 persen dana desa masih dialokasikan untuk BLT. Selebihnya akan digunakan untuk membiayai program lain seperti pembangunan 3 unit kandang babi, pembangunan satu unit rumah permanen ukuran 8×8 meter. Kemudian penanaman 1 hektar rambutan. “Karena di Mandiri Jaya potensi pertanian. Kebun sudah kita buka tinggal penanaman, bibit sudah kami datangkan 200 pohon dari luar Papua,” ujarnya.
Menurutnya, dana desa dari pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi masyarkat. Bahkan sebagai bentuk transparansi, pemerintah kampung mengumumkan besaran dan alokasi dana desa melalui spanduk yang dipasang di Balai Kampung.
“Saya rasa dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat asalkan kami dari desa, atau kepala kampung transparan. Kami umumkan alokasi anggaran. Kegiatan apa saja, tidak keluar dari yang ditetapkan dalam musyawarah kampung,” tandasnya.
Elias Mirip yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019, menyatakan selama menjabat ia berusaha melalui pokok pikiran, memasukkan program pembangunan menggunakan APBD lewat OPD teknis. Seperti pengaspalan jalan utama kampung itupun belum rampung hingga masa jabatannya berakhir. Pembangunan beberapa unit rumah layak huni dan perbaikan fasiltas pendidikan.
Namun sejak masa jabatannya berakhir, tidak ada lagi program dari Pemda melalui OPD masuk ke Kampung Mandiri Jaya. “Karena saya sudah turun, sudah memasuki tahun keempat tidak ada kegiatan dari OPD. Tapi bagi saya, dana desa cukup untuk saya urus warga. Kalau pemerintah punya hati, dia mau datang atau tidak terserah dia. Tapi dimana ada warga negara, pemerintah harus ada di situ,” tuturnya.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
