Kepala SLB Negeri Timika Sunardin S.Pd saat menunjukan salah satu ruangan dengan sarana seadanya (Foto:salampapua.com/Acik)
SALAM PAPUA (TIMIKA)- Ironis, di tengah semangat Pemerintah Pusat memperhatikan pendidikan bagi anak-anak disabilitas, meski berstatus sebagai sekolah negeri keberadaan anak-anak di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Satu Atap Timika sepertinya jauh dari perhatian pemerintah daerah.
Bagaimana tidak, selain luas gedungnya yang terbatas, di sekolah khusus tersebut kekurangan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi ratusan anak penyandang disabilitas seperti tuna rungu, tuna netra, tuna grahita dan kebutuhan khusus lainnya.
Dalam keterbatasan tersebut, demi memperlancar kegiatan belajar mengajar, pihak pengajar harus memodifikasi ruangan-ruangan yang ada, sehingga dalam satu ruangan terpaksa dipakai untuk ruangan kelas sekaligus untuk kegiatan lainnya.
“Kebutuhan sarana dan prasarana sangat kurang. Dalam artian, mengingat SLB merupakan pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, seharusnya untuk ruang kelas, ruang keterampilan, dan ruang program khusus harus ada, dan fasilitasnya lengkap. Terpaksa digabung semuanya, karena keterbatasan ruangan. Bayangkan saja luasan gedungnya saja seperti ini. Lahannya sangat terbatas dan tidak ada lagi akses untuk membangun,” ungkap Kepala SLB N Timika, Sunardin S.Pd saat ditemui salampapua.com, Selasa (9/8/2022).
Sunardin menyampaikan bahwa yang perlu diketahui adalah SLB berbeda dengan sekolah reguler. Di dalamnya harus memiliki ruangan yang sesuai dengan jenis kebutuhan dari anak-anak. Contohnya untuk penyandang tuna netra harus ada ruang khusus, demikian juga untuk penyandang tuna rungu dan tuna grahita. Meski jumlah siswanya sedikit, tapi kebutuhannya masing-masing berbeda.
“Ruang kelasnya saja kurang. Makanya terpaksa antar anak penyandang tuna rungu dan penyandang tuna netra harus digabung. Padahal seharusnya dididik di kelasnya yang beda, karena materi pembelajarannya juga beda-beda. Demikian juga untuk ruang keterampilan sangat kurang, padahal setiap jenis keterampilan yang digeluti anak-anak harus miliki ruang sendiri,” tuturnya.
SLB Negeri Timika merupakan sekolah satu atap, yang mana di dalamnya ada tingkat SD, SMP dan SMA. Hingga saat ini jumlah keseluruhan siswanya sekitar 100 lebih.
“Di SLB ini ada anak-anak tuna rungu yang mengalami hambatan pendengaran dan bicara, tuna daksa yang mengalami hambatan fisik atau kekurangan anggota tubuh, tuna grahita yang intelektualnya di bawah rata-rata. Ada juga yang autis dan hyper aktif. Kasihan kalau mereka masuk di sekolah reguler,” ujarnya.
Disampaikan juga, untuk memaksimalkan pembelajaran SLB, harusnya berpola asrama. Kalau pola asrama, maka anak-anak bukan hanya mendapat pendidikan akademis, tapi juga diajarkan agar bisa mandiri, sehingga bisa mengurus dirinya sendiri.
“Asrama itu untuk membentuk karakter supaya bisa mandiri,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, respon dari masyarakat untuk keberadaan SLB sangat bagus, tapi yang dibutuhkan di SLB N Timika adalah sarana dan prasarana serta tenaga pengajar.
“Pokoknya yang paling kami butuhkan saat ini adalah sarana dan prasarana termasuk mobil jemputan,” ungkapnya.
Berbicara soal bantuan pemerintah, dia mengaku, pihaknya mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat, sedangkan BOS dari Pemerintah Daerah sama sekali tidak ada. Hal ini karena adanya regulasi pemisahan antara penanganan SMK/SMA dan SLB yang ditarik ke Provinsi.
Namun, untuk di SLB Timika harusnya ada perhatian dari Pemda Mimika, karena di dalamnya juga mendidik anak-anak tingkat SD.
“Itupun sebetulnya hanya persoalan administrasi karena gaji kami pun masih dari pusat. Adanya regulasi itu yang menyebabkan kami sama sekali tidak dapat pembagian BOS daerah,” tuturnya.
Wartawan: Acik
Editor: Jimmy
Sumber: SALAM PAPUA Read More
