TIMIKA – Pendapatan daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 5.130.288.949.668. Dari target pendapatan daerah ini, Fraksi Perindo menilai porsi anggaran yang dibagi untuk semua dinas merata.
Dari pembahasan RAPBD 2023 ini kata Kocu, semua dinas mendapat porsi anggaran yang merata, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas-dinas teknis mendapatkan anggaran yang minim. Tahun ini dinas-dinas maupun distrik-distrik rata-rata mendapatkan porsi anggaran sampai Rp 10 miliar.
“Ini merata, harapan kita dengan anggaran yang tersedia tinggal implementasi penggunaan anggaran ini profesional, tiap OPD ini jangan ego sektoral, ada kegiatan yang sama harus dirasionalkan,” jelasnya.
Anggaran tahun ini tambah Kocu memang baru pada periode legislatif kali ini dibahas sesuai tupoksi mereka. Seusai kebijakan Plt bupati yang mana pembangunan dimulai dari kampung serta distribusi anggaran tidak lagi fokus hanya di kota, tapi saat ini merata. Dari 18 distrik, diharapkan mendapatkan porsi anggaran dan kegiatan yang merata.
Disebutkan dari target pendapatan daerah tahun 2023 ini, terdiri dari pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2.013.061.421.322. Kemudian, pendapatan Dana Transfer yang direncanakan sebesar Rp 3.116.927.528.346. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 5.125.288.949.668 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dengan target pendapatan daerah yang bertambah Rp 801 miliar, Fraksi Perindo juga memberikan catatan kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerjanya.
“Dinas-dinas rumpun ekonomi kita belum melihat banyak perubahan yang luar biasa yang dilakukan,” ungkapnya.
Fraksi Perindo kata dia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah sebab mereka secara terbuka memberikan hak legislatif untuk melaksanakan pembahasan RAPBD 2023 secara profesional. Dalam pembahasan tersebut lanjutnya tidak ada intervensi kuasa, otoritas kepemimpinan kepala daerah. “Kita murni bahas 10 hari,” ujarnya.
Bila melihat pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan anggaran belum sepenuhnya diberikan kewenangan legislatif melakukan tupoksinya, namun Kocu mengaku sekali lagi jika tahun ini Plt Bupati memberikan peluang yang besar untuk melakukan pembahasan.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
