Suasana rapat paripurna II masa sidang II
DPRD Mimika tentang pandangan umum fraksi
terhadap Ranperda pertanggungjawaban
pelaksanaan PP-APBD Mimika Tahun Anggaran 2021.SALAM PAPUA (TIMIKA) – Fraksi PDIP DPRD Mimika menyoroti pelayanan pendidikan dan kesehatan di Mimika khususnya di wilayah pesisir belum maksimal.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Mimika, Julian Solossa mengungkapkan hal ini diketahui saat kujungan ke Kampung Tapermai dan Aindua, Distrik Mimika Barat Jauh.
Di sana mereka mendapatkan masih ada warga yang menderita kusta namun tidak mendapat pengobatan yang intensif.
Pihaknya juga menemukan Puskesmas di pesisir dan pedalaman yang belum ditunjang dengan alat kesehatan yang baik, bahkan ada Pustu yang sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan. Selain itu banyak keluhan dari tenaga kesehatan mengenai belum adanya fasilitas transportasi yang memadai dan terprogram dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, baik kepada petugas kesehatan yang hendak bertugas ke pesisir seperti Mimika Barat Jauh dan juga terhadap pasien yang hendak dirujuk ke Timika.
“Selama ini petugas kesehatan hanya menggunakan alat transportasi laut milik masyarakat yang disewah, sehingga selalu menghambat kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ungkap Julian saat mennyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan PP-APBD Mimika 2021, pada rapat paripurna I masa sidang II di Gedung DPRD Mimika, Kamis (22/7/2022).
Ia mengatakan penanganan kasus malaria dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Mimika juga belum serius, padahal Mimika sebagai penyumbang kasus malaria terbanyak di Indonesia.
Menurutnya Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan memang terus membangun fasilitas kesehatan, akan tetapi belum didukung dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu ada pula Pustu yang telah dibangun tapi belum digunakan karena belum ada penempatan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Penempatan tenaga medis di Puskesmas juga tidak merata dan belum memenuhi kriteria dan persyaratan Puskesmas.
Pihaknya juga pernah menerima aspirasi dari tenaga kesehatan tentang dana insentif tambahan penghasilan pegawai secara personal kepada tenaga kesehatan di kota dan di daerah pegunungan dan pesisir yang nilainya tidak sama, bahkan nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya.
“Harusnya tidak boleh seperti itu, karena tenaga kesehatan merupakan salah satu ujung tombak dari kesuksesan pelayanan kesehatan masyarakat. Makanya Dinkes sebagai salah satu OPD yang anggarannya cukup besar, harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan,” katanya.
Selain menyoroti pelayanan Dinkes, Fraksi PDI-P juga meminta penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang memaparkan bahwa indeks lendidikan di Mimika sebesar 101,32 persen dengan faktor pendukung capaian kinerja adalah meningkatnya angka harapan sekolah dan dan rata-rata lama sekolah. Menurut Juliam, hal itu tidak sesuai dengan data Badan Pudat Statistik (BPS) Mimika dalam indikator kesejahteraan rakyat Tahun 2021.
Selaian itu ia juga menyoroti mengenai realisasi angka harapan lama sekolah sebesar 102,33 persen dengan faktor kurangnya perguruan tinggi yang menjadi penghambat. Padahal data yang diperoleh Fraksi PDIP, ada enam perguruan tinggi swasta yang legal dibawah Kemendikbudristek berada di Mimika. Sehingga ia mempertanyakan andil Dinas Pendidikan terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut.
Selain itu saat resesdi wilayah pesisir dan pedalaman, masih ada sekolah-sekolah yang infrastrukturnya tidak memadai, tenaga guru yang kurang dan transportasi yang menunjang pelayanan tenaga pendidik juga belum diperhatikan dengan baik. Padahal di wilayah-wilayah itu peserta didik hampir semuanya orang asli Papua.
Menurut dia pelayanan Pemkab juga terkesan diskriminatif antar sekolah negeri dan swasta, serta perbedaan perhatian yang terlihat jelas terhadap antara guru-guru negeri dan wasta. “Padahal guru-guru swasta turut membantu pemerintah dalam meningkatkan SDM di Mimika, sekaligus mengangkat nama baik pemerintah melalui dinas pendidikan dengan pelayanan mereka mendidik generasi bangsa,” Ucapnya.
Ia menyebutkan dinas pendidikan sebagai salah satu OPD yang mengelola sana Otsus cukup besar
Disisi Fraksi PDI-P melihat anggaran yang cukup besar dikelola oleh dinas pendidikan , termasuk dana Otsus sehingga harus berupaya maksimal memajukan pendidikan bukan hanya di sekolah negeri tapi juga harus mendukung sekolah-sekolah swasta.
yang salah satu indikatornya untuk memajukan pendidikan di Mimika yang lebih tersedot ke sekolah-sekolah negeri.
“ Harusnya Pemkab sebagai pemegang otoritas dan orang tua bagi unsur pendidikan tidak boleh ada tebang pilih atau dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, atau juga trikotomi antar pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi karena semua unsur pendidikan itu mendidik putra putri di Mimika. Makanya diharapkan pemerataan dan keseimbangan pelayanan pendidikan harus dilakukan dengan sebuah komitmen bersama guna peningkatan SDM di Mimika,” ungkap Julian.
Wartawan: Acik
Editor: Yosefina
Sumber: SALAM PAPUA Read More
