Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanis Felix Helyanan (Dok:salampapua.com)
SALAM PAPUA (TIMIKA)- Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanis Felix Helyanan menyampaikan ada dana hibah “bermasalah” yang terdapat di dalam draft APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang bernilai Rp 5 Triliun itu agar dialihkan ke program-program daerah yang lebih realistis salah satunya untuk pengembangan masyarakat Suku Amungme, Kamoro dan 5 suku kekerabatan lainnya, atau dapat dijadikan SILPA untuk tahun 2023.
Hal ini disampaikannya, Sabtu (17/9/2022), menyusul setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Papua mengembalikan draft APBD-P Kabupaten Mimika tahun 2022 pada rapat evaluasi draft tersebut di Jayapura beberapa hari lalu, karena ditemukan banyak kejanggalan di dalamnya khususnya anggaran dana hibah yang tidak realistis sehingga harus direvisi.
“Kita sudah menggelar rapat evaluasi dengan TPAD Provinsi Papua terkait draft APBD-P Kabupaten Mimika tahun 2022 dan hasilnya draft itu dikembalikan untuk tim anggaran kita merevisi atau merasionalisasikan kembali beberapa anggaran yang tidak sesuai, khususnya terkait dana hibah,” ujar Jhon Tie, begitu sapaan karibnya.
John Tie mengatakan bahwa dana hibah yang dimasukkan di draft APBD-P Kabupaten Mimika tahun 2022, yang mana indikatornya sedang dalam permasalahan hukum agar dikomunikasikan dengan penegak hukum yang sedang menangani permasalahan tersebut.
Dirinya bahkan meminta agar dana hibah itu jangan dipaksakan, tapi dapat dijadikan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada tahun 2023.
SILPA adalah selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dimana ada pembiayaan yang tidak terealisasi di akhir tahun dan digunakan untuk operasionalisasi awal tahun berikutnya.
“Ada permintaan dari TPAD Provinsi Papua supaya dana hibah yang tidak realistis tersebut dialihkan pada kegiatan lain. Perlu diperhatikan bahwa di dalam draft APBD-P itu ada penganggaran dana hibah untuk sebuah indikator yang sedang dalam proses hukum saat ini. Ada baiknya hal ini dikomunikasikan dengan penegak hukum yang sedang menangani masalah tersebut, atau mungkin anggaran itu dapat dibuat menjadi SILPA tahun berikutnya,” tegasnya.
Diketahui pada rapat pembahasan revisi draft APBD-P Kabupaten Mimika 2022 oleh badan anggaran (Banggar) DPRD Mimika bersama TPAD Pemkab Mimika, Jumat (16/9/2022), diwarnai aksi walkout 2 anggota Banggar DPRD Mimika dan juga pada rapat tersebut hanya dihadiri 10 orang dari 21 anggota Banggar DPRD Mimika. (Red)
Sumber: SALAM PAPUA Read More
