Ilustrasi Tukang Ojek (Dok:salampapua.com)
SALAM PAPUA (TIMIKA) – Tarif ojek di Kabupaten Mimika turut naik setelah Pemerintah Pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Penyesuaian harga BBM ini telah berlaku sejak Sabtu (3 /9/2022), dimana harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter dan solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, sementara Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Berdasarkan hasil wawancara wartawan Salam Papua di lapangan, tarif ojek untuk jarak dekat biasanya Rp 5 ribu kini naik menjadi Rp 7 ribu hingga Rp 10 ribu.
“Untuk jarak dengan harga Rp 10 ribu kini naik menjadi Rp 15 ribu, sedangkan biasanya Rp 15 ribu juga naik jadi Rp 20 ribu. Contohnya dari Sp4 ke pasar lama sebelumnya Rp 15 ribu sekarang Rp 20 ribu. Kita sesuaikan dengan harga BBM,” ungkap Wily, tukang ojek di Sp4 Timika, Senin (5/9/2022).
Kenaikan tarif ojek tersebut merupakan tarif yang ditetapkan oleh setiap ojek disesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Pantauan Salam Papua, sebagian besar pangkalan ojek telah menaikkan tarif ojek menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM.
Namun kenaikan tarif ojek ini belum sepenuhnya diterima oleh sebagian besar dari masyarakat sebagai penumpang.
Dia berharap harga BBM bersubsidi bisa kembali normal, karena kenaikan BMM ini sangat berdampak pada masyarakat kalangan bawah.
“Kenaikan harga BBM membingungkan kita selaku penarik ojek, karena kita naikin tarif ojek tapi sebagian masyarakat tidak terima, tapi satu sisi kita butuh uang untuk menghidupi keluarga dan sering kali tukang ojek yang selalu mengalah lantaran demi mendapatkan pemasukan setiap harinya,” ungkap Jimi, tukang ojek di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru.
Hal senada juga disampaikan Ari Lau, salah satu warga yang diwawancarai Salam Papua. Menurutnya, ketika Pemerintah Pusat menaikan harga BBM, Pemerintah Pusat juga harus bisa menekan harga sembako, karena pada umumnya harga sembako mengikuti harga BBM.
Ia menambahkan, yang paling penting sekali adalah Pemerintah Pusat harus memastikan tidak terjadi kelangkaan pada BBM dan mengawasi secara baik penyaluran BBM ke setiap daerah sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan lebih.
“Yang biasa terjadi adalah ketika harga BBM naik maka pengusaha juga mulai memainkan harga. Nah kita tidak ingin hal itu terjadi karena percayalah masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan. Jadi kebijakan ini perlu dipikirkan matang-matang sehingga tidak menyulitkan masyarakat kecil,” ujarnya.
Wartawan: Jefri Manehat
Editor: Jimmy
Sumber: SALAM PAPUA Read More
