Bappeda Gandeng Uncen Kaji Efektifitas APBD Mimika

TIMIKA – Kabupaten Mimika tercatat sebagai kabupaten di Papua dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar. Tahun 2022, APBD Mimika mencapai angka Rp 5 triliun. Untuk menilai kemanfaatan APBD, Bappeda Mimika menggandeng Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian efektifitas APBD.

Tenaga Ahli Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Uncen, Yohanes Yanerius bersama tim usai bertemu Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi pada Rabu (19/10/2022) mengatakan Mimika satu-satunya kabupaten di Papua dengan APBD mencapai Rp 5 triliun. “Jadi perlu dikaji efektifitasnya sehingga semua program dan kegiatan sampai sub kegiatan benar-benar menyerap,” katanya.

Kajian ini kata dia sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara Bappeda Mimika dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Uncen. Dimana Bappeda dan Uncen bersama-sama melakukan kajian efektifitas pengelolaan APBD Tahun 2022 serta tahun sebelumnya.

Tim kata Yohanes akan melakukan survey kemanfaatan langsung ke masyarakat sebagai penerima manfaat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh OPD. Survey diutamakan pada program 11 OPD seperti pendidikan, kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, ketahanan pangan dan lainnya. “Setelah itu kami akan mengolah data kemudian kami akan melakukan seminar antara, artinya untuk mendapat gambaran efektifitas APBD,” terangnya.

Tim Uncen sangat mengapresiasi Bappeda Mimika. Yohanes menyebut, belum banyak daerah di Papua yang melakukan kajian untuk mengukur efektifias. Hasil kajian ini nantinya bisa dijadikan referensi untuk penyusunan APBD Tahun 2023, bahkan juga digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD periode Tahun 2024 mendatang.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi sangat menyambut baik tim Uncen yang membantu Pemkab Mimika melakukan kajian efektifitas APBD. Menurutnya, ini juga sekaligus jadi bahan untuk melihat capaian kinerja Pemda Mimika selama ini.

Pemkab kata dia akan menyediakan data dari semua OPD terutama 11 OPD yang menjadi sasaran survey. Seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran di bawah 2 persen api bisa mencapai kinerja hingga 90 persen. Menurutnya ini bisa menggambarkan efektifitas anggaran, dimana dengan alokasi anggaran tersebut bisa menjalankan sejumlah program.(*)

Sumber: Pojok Papua Read More

Pos terkait