TIMIKA -Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kerap tidak tepat sasaran dan dikeluhkan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD Mimika mengundang Dinas Sosial Mimika dan Kantor Pos sebagai penyalur dalam rapat dengar pendapat, Senin (3/10/2022).
Dari RPD yang dipimpin Ketua Komisi B, Nurman Karupukaro itu terungkap bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) apalagi sekarang ini ada BLT BBM adalah data. Data yang digunakan adalah data Tahun 2015.
Menurut Nurman, persoalan data adalah persoalan utama penyaluran bantuan sosial. Banyak masyarakat yang selayaknya menerima tapi tidak masuk dalam daftar. Sedangkan yang tidak layak, justru terdaftar penerima.Untuk itu Komisi B DPRD meminta Dinas Sosial melakukan pendataan dan validasi data. “Kita sama-sama bersepakat bahwa Dinas Sosial akan melakukan pendataan secara parsial kepada seluruh distrik, RT, RT paling lambat tanggal 15 pendataan,” ungkap Nurman.
Validasi data ini menurutnya, sangat penting agar data yang digunakan benar-benar update. sehingga bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan dengan baik. Apalagi, banyak bantuan tidak tersalurkan dan harus dikembalikan ke kas negara sedikitnya Rp1 miliar. Padahal masih banyak warga yang semestinya mendapatkan.
Dinas Sosial Mimika juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait anggaran yang kemungkinan akan dikembalikan agar bisa disalurkan kepada warga yang belum masuk dalam daftar penerima. “Supaya dana yang akan dikembalikan itu tidak dikembalikan tapi dikelola,” ujarnya.
Mengenai mekanisme penyaluran, Dinsos bersama Kantor Pos diminta berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah distrik. Begitu pula dengan Badan Pusat Statistik agar dilakukan validasi data. “Kita harapkan kerja cepat sebulan, pemerintah mungkin lewat pak bupati mengakomodir kepala-kepala kampung jemput bola, kita tau di kampung-kampung belum semua dapat bantuan,” imbuh Nurman.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
