TIMIKA | Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) pertama di Hotel Horison Diana, Kota Timika, Papua Tengah, Rabu (20/9/2023).
Hadir dalam Rakerda, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Sedangkan untuk Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan diwakili para asisten.
Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menjelaskan, asosiasi ini dibentuk pada Maret 2023 bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, dan direncanakan untuk membuat rapat kerja pertama.
Asosiasi ini menurutnya sangat penting untuk mengakomodir semua aspirasi dari kabupaten / kota dan provinsi.
“Kita perlu juga sebuah dasar hukum untuk asosiasi ini, sehingga menjadi payung hukum untuk kita bekerja bersama,” katanya, Kamis (21/9/2023).
Ia menjelaskan, dengan hadirnya asosiasi ini nanti jika ada aspirasi dari kabupaten/kota akan diberikan kepada pemerintah provinsi, dan nanti asosiasi yang akan melanjutkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri atau Presiden atau Wakil Presiden.
“Misal pemerintah pusat ingin ini itu, kita harus bahas dulu, karena kita yang tau tentang aspirasi dan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu tidak nyambung,” katanya.
Dalam Rakerda ini disepakati untuk bersama dukung kebijakan negara, beberapa diantaranya penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, putus sekolah dan lainnya.
Asisten I Setda Mimika Hendritte Tandiyono menyambut baik pelaksanaan Rakerda Asosiasi Gubernur se Tanah Papua di Mimika.
“Ini menjadi suatu kehormatan bagi Kabupaten Mimika bisa menjadi tuan rumah,” kata Hendritte mewakili Bupati Eltinus Omaleng.
Diharapkan, dengar Rakerda ini bisa terus meningkatkan kerja sama antar pimpinan daerah dan stakeholder terkait.
Berikut tujuh kesepakatan yang dihasilkan pada Rakerda pertama:
1. Badan Hukum Asosiasi Gubernur se Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir tahun 2023.
2. Asosiasi Gubernur se Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program-program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
3. Asosiasi Gubernur se Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga, memperhatikan aspirasi yang berasal dari bupati dan wali kota melalui Gubernur se Tanah Papua.
4. Asosiasi Gubernur se Tanah Papua bersepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 senang tertib dan damai.
5. Melanjutkan sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
6. Asosiasi Gubernur se Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.
Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com
LINK SUMBER : Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Hasilkan Tujuh Kesepakatan
