TIMIKA – APBD Kabupaten Mimika Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Penetapan APBD Tahun 2023 ditandai dengan penandatanganan berita acara penetapan RAPBD menjadi Perda APBD pada agenda Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Jumat (25/11/2022) di Hotel Grand Mozza.
Adapun APBD tahun anggaran 2023 mencakup rencana pendapatan sebesar Rp 5.130.288.949.668 dan rencana pengeluaran Rp 5.125.288.949.668.
Pada pandangan akhir fraksi-fraksi atas RAPBD 2023, 7 fraksi yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat dan Fraksi Perindo semua menerima RAPBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Ketua DPRD, Anton Bukaleng mengatakan lewat APBD 2023 ini, salah satu program prioritas adalah pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal, program tersebut sejalan dengan program nasional yaitu percepatan pemeliharaan ekonomi dengan penguatan reformasi terstruktur.
Upaya pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor penguatan pangan lokal, sektor kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan SDM, infrastruktur dan sektor lainya juga tetap dilakukan. Namun, program prioritas yang telah disepakati dalam APBD 2023 ini diperhatikan.
“Kami mengharapkan program prioritas tersebut menjadi perhatian Pemda karena menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan resesi ekonomi tahun 2023,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengapresiasi kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD Mimika yang telah membahas sampai menetapkan APBD 2023 ini.
Jhon Rettob mengajak legislatif untuk bekerja bersama-sama guna melaksanakan tupoksi masing-masing demi kemajuan pembangunan dan masyarakat.
Rencana anggaran yang telah disepakati ini kata dia benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Adapun sejumlah saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh 7 fraksi DPRD pada pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2023 kata Jhon Rettob akan menjadi perhatian pemerintah.
Lanjutnya, hasil dari APBD diharapkan dapat dinikmati oleh segenap masyarakat. Pemerintah juga secara konsisten memperbaiki pembangunan di segala bidang. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap APBD setiap tahun sehingga pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud. “Kami eksekutif sangat terbuka, bapak-bapak dewan silahkan melakukan pengawasan, kita melakukan ini sama-sama,” ungkapnya.
Nantinya setalah penetapan ini, akan dilaksanakan rasionalisasi dan pembahasan APBD 2023. Evaluasi akan dikoordinasikan lagi dengan Kemendagri apakah akan dilakukan bersama dengan Provinsi Papua Tengah ataupun tetap di Provinsi Papua.
“Kami akan lakukan koordinasi untuk rasionalisasi APBD 2023 ini apakah dengan Papua Tengah atau Papua,” jelasnya.
Jhon Rettob menambahkan, sebenarnya jadwal rasionalisasi APBD 2023 ini sudah harus segera dilaksanakan lagi sehingga Januari 2023 mendatang, program kerja sudah bisa dilaksanakan, maka ia juga meminta TPAD Pemda Mimika bisa segera koordinasi untuk rasionalisasi APBD 2023 ini.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
