TIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2023 mendatang ditarget mencapai Rp 5,1 triliun. Selama ini, anggaran diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur.
Namun Tahun 2023 mendatang, anggaran infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami penurunan. Tahun 2022, anggaran yang dikelola Dinas PUPR sekitar Rp 700 miliar, pada Tahun 2023 turun menjadi Rp 520 miliar.
Seperti yang dipaparkan Fraksi Demokrat yang diwakili Martinus Walilo dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar Kamis (24/11/2022), bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 801 miliar. Kemudian Dinas PUPR Rp 520 miliar, Dinas Kesehatan Rp 391 miliar dan rumah sakit Rp 39 miliar.
Fraksi Demokrat menilai sebagian besar anggaran di OPD bersifat administratif sehingga tidak menyentuh kehidupan masyarakat terutama orang asli Papua. Padahal tema pembangunan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup warga tidak mampu, ketersediaan rumah sehat layak huni, pertumbuhan ekonomi yang berimbang antara kota dan perkampungan.
Martinus Walilo menuturkan, ada beberapa pembangunan konstruksi dan jalan yang tidak mendesak dengan kontrak multiyear. Sehingga perlu dirasionalisasi bahkan diminta agar ditunda dan anggarannya dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, pembangunan rumah, pembianaan UMKM, pemberdayaan nelayan, penyediaan pupuk bagi petani hingga pengembangan peternakan.
Tapi, Fraksi Demokrat juga tetap menekankan pentingnya pembangunan sarana prasarana seperti jalan, jembatan dan lapangan terbang di pesisir dan pegunungan serta penyediaan air bersih.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
