TIMIKA – Dinas rumpun ekonomi yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Mimika harus didukung dengan anggaran yang maksima. Di dinas rumpun ekonomi, yang dibutuhkan adalah modal besar untuk melaksanakan program kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Target agar dinas-dinas rumpun ekonomi bisa ditingkatkan anggaranya diungkapkan
Ketua Komisi B, M Nurman S Karupukaro, Rabu (10/8/2022) usai melakukan pengawasan lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
“Target kita menambah biaya atau budget, karena jika anggaran di dinas rumpun ekonomi ini kecil, maka tidak akan berjalan programnya dengan maksimal,” jelasnya.
Selain itu, Komisi B mengusulkan akan membawa kelompok pertanian, peternakan dan koperasi yang dinilai berhasil untuk mengikuti studi banding pengembangan keahlian di luar daerah.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut pada pengawasan lapangan bersama Disperindag, pihaknya melihat aktivitas di jober Pertamina. Dengan penggunaan tera ulang pengisian BBM terhadap konsumen di SPBU bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.
Untuk Dinas Perikanan kata Nurman, dinas baru mendapatkan retribusi sangat kecil. Dengan aset yang sangat besar tapi penarikan retribusi kecil maka banyak hal yang harus dibenahi. Pembenahan ini seperti aktivitas pengambilan hasil laut ratusan ton langsung dari kapal ke kapal. Padahal ungkapnya sesuai dengan aturan hal ini tidak diperbolehkan.
Guna meningkatkan retribusi di sektor perikanan, pengawasan di kawasan pelabuhan Poumako juga harus ditingkatkan karena selama ini masih kurang.
Sementara itu, pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, khusus untuk anggaran Otsus penyerapan kecil. “Kita mau penyerapan maksimal karena Otsus untuk OAP kelompok tani,” ungkapnya.
Nurman juga menyarankan tenaga PPL harus ditambah dengan dukungan insentif dan transportasi. Di setiap distrik dan kampung harus ada tenaga PPL guna meningkatkan produktivitas pertanian. Masalah yang sama juga terjadi di Dinas Peternakan dan Keswan yang penyerapan anggaran khususnya Otsus masih kecil.
Dinas Peternakan disarankan untuk membuat inovasi yakni pembuatan pakan babi dari komponen sisa-sisa pertanian. Hal ini dikarenakan, DPRD berharap tidak ada lagi pencari makanan babi di tumpukan sampah-sampah di pinggir jalan.
Pada pengawasan hewan yang masuk ke Timika juga, Disnak diharapkan harus benar-benar hewan yang bersih dari Penyakit Mulut dan Kuku.
Salah satu dinas rumpun ekonomi yang menjadi mitra Komisi B yakni Dinas Koperasi dan UKM. Pada Dinas ini, kepala dinas yang baru butuh masukan dari stakeholder terkait guna kemajuan koperasi. Agar koperasi-koperasi bisa maju, pendampingan kepada pengurus koperasi bisa dilakukan seperti kerja sama dengan universitas maupun lembaga koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi yang ada di Timika banyak yang mati suri.
“Ke depan kami harapkan ada pemetaan koperasi di setiap distrik, pemerintah lihat apa yang bisa dikembangkan dan kelompok koperasi mana yang harus dikembangkan,” jelasnya.(*)
Sumber: Pojok Papua Read More
