Anggota DPRD Mimika Amandus Gwijangge didampingi Kepala Kampung Amamapare Fakundus Natipia (kiri) dan Staf Sekwan (kanan) saat mendengarkan aspirasi warga Amamapare (Foto:salampapua.com/Acik)
SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Amandus Gwijangge,S.P menggelar Reses tahap I Masa Sidang I Tahun 2023 di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Senin (13/2/2023).
Dalam momen penjaringan aspirasi yang dirangkaikan dengan pembagian bantuan sembako ini, Kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia menyampaikan bahwa kampung Amamapare saat ini terancam abrasi. Karena itu, ia berharap anggota dewan agar berkoordinasi dengan Pemkab Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera memasang bronjong keliling kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 1000 lebih jiwa dan 280 kepala keluarga (KK) tersebut.
“Kami harap Pemkab dan PTFI secepat mungkin bangun bronjong keliling di kampung ini. Kalau tidak, kampung ini akan habis terkikis. Sekarang di sekeliling kampung sudah dangkal semua,” ungkap Fakundus.
Dia mengungkapkan, adapun upaya dari pemerintah kampung adalah akan menggunakan dana respek dan dana desa untuk pemasangan bronjong. Namun, dua sumber anggaran tersebut tentunya tidak akan mencukupi.
“Kita akan upayakan juga melalui dana desa dan respek, tapi saya pikir itu tidak akan bisa tuntas sampai keliling kampung ini,” katanya.
Selain persoalan tersebut, perwakilan pemuda Amamapare, Engel Bertus Maowpoka mengeluhkan sulitnya akses bagi mereka untuk diterima kerja di instansi pemerintahan dan Perusahaan Swasta termasuk PTFI. Padahal saat ini sangat banyak anak-anak Amamapare yang telah tamat SMA dan Perguruan Tinggi.
“Kenapa dengan kami ini, kami sangat sulit sekali diterima di Pemkab Mimika ataupun di PTFI? Setiap masukan berkas, kami hanya sebatas diwawancara saja, setelah itu tidak dipanggil kerja. Di kampung ini banyak yang tamat SMA bahkan Perguruan Tinggi, tapi semuanya nganggur,” ujar Engel.
Menanggapi usulan tersebut, Amandus Gwijangge menyampaikan bahwa yang dikeluhkan warga merupakan sesuatu yang nyata. Menurut dia, kampung Amamapare berada di tengah laut, sehingga sangat mudah terkikis arus, yang membuat luasan kampung semakin kecil.
“Yang diusulkan warga melalui Kepala Kampung itu sangat benar. Kita tahu kondisi kampung Amamapare ini berada di tengah laut, jadi makin hari kondisinya makin terkikis. Setidak-tidaknya kalau nanti sudah dibangun bronjong bisa menahan abrasi dan warga Amamapare jadi aman,” katanya.
Untuk itu, ia berkomitmen akan mendesak Pemkab Mimika agar berkoordinasi dengan PTFI dan bersama-sama menjawab keluhan warga Amamapare.
“Saya akan desak Pemkab, dalam hal ini kepada Plt Bupati, supaya segera bicarakan hal ini bersama PTFI, bagaimana caranya mencegah ancaman yang saat ini ditakuti warga Amamapare,” ujarnya.
Disampaikan juga bahwa berbicara soal terancam abrasi, berarti berkaitan dengan nyawa manusia, dalam hal ini ribuan warga Amamapare. Sehingga harus secepatnya diselamatkan dan warga dapat tetap menetap di atas tanah warisan leluhurnya.
“Itu kampung yang tidak boleh ditinggalkan. Warga di sana sudah betah, karena memang di situlah hidup dan mati mereka. Jadi bagaimana caranya pemerintah supaya semua warga itu tetap hidup di sana,” tegasnya.
Sementara itu, terkait keluhan perwakilan pemuda Amamapare menurut Amandus merupakan satu hal yang harus diperhatikan pemerintah maupun perusahaan swasta di Timika. Dalam hal ini, pemerintah dan semua perusahaan swasta tidak boleh tebang pilih dan memprioritaskan calon pekerja yang berdasarkan hubungan darah dan kekerabatan. Sebab hal seperti itu dapat menyebabkan putra-putri asli menjadi putus asa dan merasa ditolak di atas tanahnya sendiri.
“Memang benar bahwa banyak anak-anak Kamoro dan Amungeme yang nganggur. Sebetulnya mereka lamar ke perusahaan dan instansi pemerintah, tapi mereka tidak diterima. Makanya mereka merasa ditolak dan dianggap bukan sebagai putra-putri daerah. Saya minta agar pemerintah dan semua perusahaan swasta harus menerima mereka juga supaya mereka bisa mengabdi untuk negerinya sendiri. Instansi pemerintah dan swasta tidak boleh tebang pilih,” tuturnya.
Pantauan salampapua.com, sebelum bertemu masyarakat Amamapare, Amandus Gwijangge juga membagikan bibit ternak babi kepada warga di Kilometer 11 Mimika. Masing-masing warga mendapatkan satu pasang babi dengan tujuan untuk pengembangan usaha ternak babi.
Usai menerima bibit babi, warga Kilometer 11, Agustina Piligai menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya atas bantuan itu. Disampaikan, sebagai petani, ia membutuhkan usaha bidang lain untuk menopang kehidupan rumah tangga.
“Saya sangat senang. Terimakasih kepada Pak Amandus yang sudah bantu bibit babi untuk saya dan warga lainnya,” ujarnya.
Wartawan : Acik
Editor : Jimmy
Sumber: SALAM PAPUA Read More
